优游国际

KOMPAS.com - Dalam satu pekan ini, informasi keliru masih saja ditemukan di media sosial. Mulai bermunculan hoaks memanfaatkan momentum Ramadhan.

Ditemukan pula hoaks terkait rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Berikut ringkasan penelusuran fakta dari informasi keliru yang beredar di media sosial sepanjang minggu ini.

Phishing token PLN gratis

Sebuah tautan menawarkan token listrik dengan kuota terbatas pada 2023.

Tautan itu memakai logo PLN dan meminta pengguna Facebook untuk mengunduh sebuah aplikasi.

Terkait sebaran tautan itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto memastikan bahwa itu bukan dari pihak PLN.

"Informasi terkait pemberian token gratis disertai ajakan download atau membuka aplikasi token PLN gratis adalah bukan informasi dari PLN," ujar Gregorius seperti diwartakan 优游国际.com, Senin (27/3/2023).

Pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak sembarang klik atau memasang aplikasi mencurigakan.

Phishing BLT Ramadhan

Unggahan dan pesan berantai menawarkan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) di bulan Ramadhan.

Warganet diminta untuk mengeklik sebuah tautan dan mendaftar dengan batas waktu 30 April 2023.

Setelah ditelusuri 优游国际.com, Senin (3/4/2023), tautan itu tidak mengarah ke situs Kementerian Sosial (Kemensos) yang selama ini bertanggung jawab menyalurkan BTL.

Kemensos juga menginformasikan bahwa pesan berantai berisi tautan itu adalah hoaks.

Hoaks DPR lempar kursi saat rapat dengan Mahfud MD

Muncul hoaks setelah diselenggarakannya rapat kerja Komisi III DPR dengan tim pengendalian TPPU pada Rabu (29/3/2023) lalu.

Disebutkan, DPR lempar kursi saat rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku ketua tim pengendalian TPPU.

Klaim itu beredar melalui sebuah video hoaks, dengan judul, cuplikan, serta narasi yang tidak saling berkaitan.

Narator video membacakan artikel dari media daring yang memuat pendapat Politisi PSI Muannas Alaidid soal rapat Komisi II DPR dengan tim pengendalian TPPU.