优游国际

KOMPAS.com - Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti) Wilayah III berkolaborasi dengan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) menggelar Rapat Koordinasi Kehumasan 2024 pada 23 April 2024.

Rakor Kehumasan LLDikti tahun ini mengangkat tema “Sinergi Kehumasan Perguruan Tinggi dan Pemerintah Dalam Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi”. Rakor Kehumasan ini dirancang secara untuk mengulas aspek kunci peran humas mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi.

LLDikti Wilayah III mengundang Peguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di lingkungan LLDikti Wilayah III dengan 125 Perguruan Tinggi Swasta secara luring dan 127 Perguruan Tinggi Swasta secara daring.

Humas pada PTS yang belum berakreditasi Unggul menjadi perhatian utama untuk dapat diberikan masukan dan sudut pandang baru tentang efektivitas kinerja humas dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait akreditasi perguruan tinggi.

“Humas itu penting sekali bahkan saat saya mengawali sebagai rektor salah satu fokus saya adalah mengenai masalah kehumasan ini, intinya produk yang baik, sebaik apapun itu kalau Humasnya jelek maka produknya juga akan jelek," ungkap Rektor Unika Atma Jaya Prof. Yuda Turana dalam sambutan.

"Jadi Humas mempunyai peran penting dalam bidang komunikasi untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang maju dan unggul,” tegas Prof. Yuda. 

Dalam kesempatan sama, Kepala Bagian Umum LLDikti Wilayah III, Noviyanto berharap Rakor Kehumasan LLDikti ini menjadi langkah strategis membekali humas PTS agar tangguh dan responsif di tengah kompleksitas tugas dan tantangan zaman.

"Termasuk dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan informasi yang efektif, dan menjadi mediator proaktif dalam menjembatani kepentingan lembaga dengan publik,” harap Noviyanto.

Baca juga:

Humas inovatif dan adaptif

Narasumber sesi pertama Dinna Handini (Pranata Humas Ahli Muda Ditjen Diktirisktek) dan Agustina Dwi Retno Nurcahyanti (Sekertaris Unika Atma Jaya) menitikberatkan pembahasan peran humas Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah terkait Akreditasi Perguruan Tinggi dan Keterbukaan Informasi Publik.