优游国际

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan jika semua biaya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2025 gratis.

Sehingga calon pendaftar tak perlu mengeluarkan biaya karena sepenuhnya ditanggung negara, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Jadwal Lengkap PPG Daljab Angkatan 1 Kemenag 2025

Tahun ini, ada 21.807 peserta PPG PAI. Mereka menerima pembiayaan yang dibagi dalam dua bagian, yaitu 80 persen ditanggung APBN dan 20 persen ditanggung APBD.

"Dengan demikian, para peserta tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi apapun untuk mengikuti program ini," tegas Direktur PAI, M. Munir, dilansir dari laman Kemenag, Senin (7/4/2025).

Jangan percaya oknum

Beberapa waktu lalu, ada kasus penipuan peserta PPG yang membayar biaya tidak sedikit kepada oknum.

Oknum ini menjanjikan kelulusan cepat bagi pendaftar PPG.

Baca juga: Kemendikdasmen: Syarat Guru Sekolah Rakyat Harus Lulus PPG

Munir mengimbau para peserta dan calon peserta tidak terjebak oleh ajakan-oknum yang meminta pembayaran dalam bentuk apapun dengan alasan biaya PPG.

Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang ada dan bisa menciderai semangat pemerintah dalam menyukseskan sertifikasi guru PAI di Indonesia.

"Jangan ada yang tertipu dengan ajakan untuk membayar biaya PPG PAI Kemenag. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah," jelasnya.

Dia menambahkan, jika ada oknum yang meminta biaya dari guru PAI peserta atau calon peserta PPG, silahkan laporkan ke pihak Kemenag.

Munir juga mengajak organisasi guru, baik asosiasi, kelompok kerja, maupun musyawarah guru, untuk ikut mendukung proses PPG ini agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mereka juga diminta untuk memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Dengan program ini, kami harap guru PAI dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas pendidikan agama di sekolah-sekolah," terang Munir.

Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.