优游国际

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (4/2/2025) menandatangani perintah eksekutif yang menarik AS keluar dari dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kedua badan PBB itu adalah Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC) serta Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Selain itu, keterlibatan AS dalam Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) juga akan ditinjau kembali.

Baca juga: Donald Trump: AS Ingin Ambil Alih Jalur Gaza

Keputusan ini diambil sebagai protes terhadap lembaga-lembaga PBB tersebut, yang menurut Sekretaris Staf Gedung Putih Will Scharf "bias anti-Amerika".

Sebanyak 47 negara tergabung di UNHRC. Masa jabatan AS di badan ini akan berakhir pada 31 Desember 2025. Kini, AS berstatus sebagai pengamat di dewan tersebut.

Dengan ditandatanganinya perintah eksekutif ini, AS tampaknya akan menyudahi seluruh keterlibatannya dalam kegiatan UNHRC, termasuk peninjauan kondisi HAM di berbagai negara dan penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

"Secara lebih luas, perintah eksekutif ini menyerukan peninjauan ulang keterlibatan dan pendanaan AS untuk PBB, mengingat adanya ketimpangan besar dalam kontribusi pendanaan di antara negara-negara anggota," ujar Scharf, dikutip dari kantor berita AFP.

Kritik Trump terhadap pendanaan PBB

AFP/PEDRO UGARTE Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berpidato di Gedung Putih, Washington DC, Rabu (29/1/2025). Trump berlakukan tarif impor yang tinggi untuk barang yang masuk ke AS dari China, Kanada, dan Meksiko

"Seharusnya pendanaan datang dari semua negara, tetapi seperti biasa, kita selalu memberi kontribusi secara tidak proporsional," keluh Trump.

Selama ini, Trump kerap mengkritik besarnya kontribusi AS terhadap organisasi-organisasi multilateral, termasuk NATO, dan menuntut negara-negara lain meningkatkan sumbangan mereka.

Trump juga membawa AS keluar dari UNRWA, badan utama PBB yang menyalurkan bantuan untuk pengungsi Palestina.

Saat ini, sekitar 1,9 juta warga yang terdampak perang di Gaza bergantung pada bantuan dari UNRWA untuk bertahan hidup.

Di bawah kepemimpinan Trump, Washington mendukung Israel melarang UNRWA dengan menuduh badan tersebut menyebarkan materi pemicu kebencian.

Baca juga: Presiden Trump Hapus Departemen Pendidikan Berdasar Perintah Eksekutifnya

Dana AS untuk UNRWA sebenarnya sudah disetop sejak Januari 2024 oleh pemerintahan Presiden Joe Biden. Kebijakan ini diterapkan setelah Israel menuding 12 pegawai UNRWA terlibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sejumlah penyelidikan menemukan beberapa masalah terkait netralitas di UNRWA, tetapi tidak menemukan bukti atas tuduhan Israel.

Meski demikian, sebagian besar negara donatur yang sempat menangguhkan pendanaan akhirnya kembali melanjutkan bantuan mereka.

Penarikan AS keluar dari badan-badan internasional bukan hal baru bagi Trump.

Dalam masa jabatan sebelumnya, ia juga menarik AS keluar perjanjian iklim Paris Agreement, dan keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

WHO adalah badan PBB yang mendapat kucuran dana terbanyak dari "Negeri Paman Sam".

Baca juga: Kebijakan Trump yang Kontroversial: Keluar dari Paris Agreement dan WHO, Bebaskan 1.583 Perusuh Gedung Capitol