优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com- Aktris Tsania Marwa menanggapi ucapan mantan suaminya, aktor Atalarik Syach yang menyebutnya menolak membagi jadwal bersama anak.

Tak mau panjang lebar menanggapi ucapan mantan suaminya, Tsania yang pernah menikah dengan Atalarik tahun 2012 itu mengajak bertemu langsung.

"Daripada bingung, mendingan kalau tawaran itu masih berlaku, ayo kita ketemu," ujar Tsania dikutip dari FYP Trans7.

"Kan ada mediatornya itu pengacara, ayo ketemu, kita obrolin itu," sambungnya.

Baca juga: Respons Tsania Marwa Saat Atalarik Sebut Anak Jengah Ditemui di Sekolah

Tsania tidak mau terlalu banyak bicara sehingga hanya akan memberi kesan membela diri.

"Aku enggak mau sibuk membela diri, membenarkan diri aku, mending langsung ngomong, aksi nyata," ujar Tsania.

"Kalau tawaran masih berlaku, silakan, aku tunggu, hubungi pengacara, kita omongi itu dan aku sangat terbuka," lanjutnya.

Sebelumnya, Atalarik sempat mengatakan bahwa dia telah berinisiatif membagi jadwal bertemu anak.

Baca juga: Putuskan Buka Semua Kado yang Disiapkan Selama 7 Tahun untuk Anak, Tsania Marwa: Awalnya Jadi Obat Hati

Namun tawarannya itu ditolak mentah-mentah oleh Tsania.

"Waktu siding hak asuh anak, saya yang punya inisiatif duluan membagi hari. Jumat, Sabtu Minggu silakan jalan di keluarga ibunya," kata Atalarik.

"Saya cuma minta Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berangkat dari sekolah. Dia Jumat, Sabtu, Minggu jalan-jalan kemana bebas, (tapi) ditolak mentah-mentah, maunya 100 persen, gimana 100 persen," sambungnya.

Untuk diketahui, setelah bertahun-tahun berebut hak asuh anak, Februari 2021 Tsania Marwa akhirnya oleh Pengadilan Agama Cibinong diputuskan mendapat hak asuh atas kedua anaknya.

Meskipun sudah menang, tapi kedua anaknya masih tinggal bersama Atalarik.

Tsania mengatakan tidak punya akses komunikasi dengan putranya, SMF (10) dan putrinya, AS (9) selain mendatangi sekolah.

"Saya cuma bisa bertemu anak di sekolah itu pun terbatas banget, ngobrol pun hitungan menit karena mereka belajar ya," ungkap Tsania Marwa di Mahkamah Konstitusi RI usai menjadi saksi judicial review Pasak 330 KUHP (18/3/2024).