优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Truk over dimension over loading (ODOL) masih menjadi masalah di sektor perhubungan dan infrastruktur.

Angkutan barang dengan muatan berlebihan ini membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta merusak kemantapan jalan.

Keresahan juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto dalam program Gaspol 优游国际.com yang ditayangkan di Youtube 优游国际.com .

"Itu daya rusaknya besar sekali, jalan kita (jalan tol) bukan untuk itu sebetulnya," ujar Budi Harto.

Oleh karenanya, Budi Harto berharap pemerintah segera membuat regulasi untuk menertibkan kendaraan ODOL.

"Kita sangat mengharapkan pemerintah bisa menertibkan truk-truk ODOL itu sehingga biaya maintenance kita bisa rendah," lanjutnya.

Baca juga: Cerita Bos Jasa Marga Bangun 1.264 Kilometer Tol, Investasi Tembus Rp 80 Triliun

Sementara Hutama Karya merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pengelola mayoritas ruas di Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

Budi Harto menuturkan, membangun jalan tol di Pulau Sumatera layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial.

Oleh karena itu, pemerintah menugaskan Hutama Karya dengan pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membangun jalan tol di Bumi Swarnadipa ini.

Budi Harto mengatakan, Sumatera memiliki geologi yang unik. Misalnya yang membentang dari Kota Padang menuju Kota Pekanbaru yang harus melewati Bukit Barisan.

"Yang kami tahu setiap musim hujan terjadi bencana alam longsor. Oleh karena itu perlu jalan baru, konektivitas. Maka Hutama Karya dapat penugasan dari pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 untuk megembangkan tol di Sumatera," kata Budi Harto.

Perpres ini kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 42 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Saat ini, panjang JTTS yang dikelola oleh Hutama Karya adalah sekitar 964 kilometer dari total yang akan tersambung 3.000 kilometer.