优游国际

KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto menyebutkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Salah satu PR-nya adalah pembenahan ekosistem finansial. Karena program pembiayaan perumahan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) banyak melibatkan perbankan dan lembaga sekuritisasi seperti PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Untuk itu menurut Joko, harus ada penyederhanaan dan percepatan agar dana dapat berputar lebih cepat serta mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat.

Selain itu, proses perizinan pembangunan gedung yang lambat juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor properti.

"Saat ini, izin membangun gedung bertingkat bisa memakan waktu lebih dari enam bulan, bahkan lebih dari satu tahun. Ini harus diperbaiki agar sektor properti bisa tumbuh lebih cepat," ucap Joko pada Selasa (22/10/2024) dikutip dari Kontan.co.id.

Baca juga: Program 3 Juta Rumah Dimulai Awal Tahun 2025

Ia menekankan pentingnya duduk bersama dengan lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertnahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses perizinan dan menyelesaikan hambatan regulasi yang ada.

Terkait prospek investasi, Joko optimistis bahwa dengan kebijakan perumahan yang lebih terfokus, baik investor lokal maupun internasional akan semakin tertarik berinvestasi di sektor properti Indonesia.

"Dengan adanya kebijakan yang jelas dan dukungan dari pemerintah, sektor properti akan semakin menarik bagi investor. Apalagi, Indonesia masih memiliki backlog perumahan sekitar 10-12 juta unit, yang berarti peluang pasar masih sangat besar," ujarnya.

Joko juga menyebut bahwa program pemerintah untuk membangun 2 juta rumah di pedesaan akan menjadi salah satu pendorong ekonomi baru di daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan perumahan dan infrastruktur yang mendukungnya.

"Dengan konsep propertinomik dan dukungan kebijakan yang tepat, kami di REI siap menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan perumahan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," pungkas Joko.

Penulis: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati