优游国际

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan perubahan proporsi anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sebelumnya, komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25. Ke depan, porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Perubahan proporsi anggaran FLPP itu diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," terang Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dikutip dari rilis pers, Minggu (1/12/2024).

Baca juga: BTN Sambut Positif Kenaikan Kuota FLPP Jadi 800.000 Unit Tahun 2025

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLPP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak.

Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kami mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800.000 unit. Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada zaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus didukung," pungkas Ara.