优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melaporkan 14 pengembang perumahan nakal di Jabodetabek ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (13/12/2025).

"Sangat disayangkan kita temukan rumah tidak layak huni, rumah tidak layak fungsi," papar Heri.

Rumah yang disebut tidak layak huni tersebut misalnya tanah tempat pondasi rumah tidak dipadatkan dengan baik, sehingga menyebabkan lantai keramik mudah retak bila telah dipasang.

Juga termasuk saluran pembuangan air yang tidak dibangun dengan baik, sehingga menyebabkan banjir dan air menggenang di kompleks perumahan.

Heri menjelaskan, dari 14 pengembang nakal yang telah ditemukan itu, masing-masing setidaknya membangun 1.000-1.200 unit rumah subsidi.

"Saya minta secara tegas kepada pengembang nakal itu, Anda tidak berhak lagi untuk mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembuataan Perumahan (FLPP)," ucap Heri.

Selanjutnya, Kementerian PKP menyerahkan proses audit kepada BPK serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak pengembang nakal.

Sedangkan untuk rumah yang sudah terbangun, pemerintah minta agar pengembang melakukan perbaikan kualitas rumah sebelum dijual kepada Masyarakat Penghasilan Rendah (MBR).

"Banyak pengembang baik juga, kita mau kasih kesempatan kepada pengembang baik. Jangan hanya memikirkan keuntungan," tutur Heri.