ÓÅÓιú¼Ê

KOMPAS.com - Pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang harus diberikan pemerintah daerah (Pemda).

Beleid itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 900/2069/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dilansir laman Selasa (19/4/2022), melalui SE tersebut Mendagri meminta para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia melakukan langkah percepatan pembayaran THR dan gaji ke-13.

Baca juga: Alasan Pemerintah Cairkan Tukin 50 Persen Bersama THR dan Gaji Ke-13

Siapa saja yang mendapatkan THR dan gaji ke-13?

Penerima THR dan gaji ke-13 yang diberikan Pemda yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi daerah
2. Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi daerah
4. Gubernur dan wakil gubernur
5. Bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota
6. Pimpinan dan anggota DPRD
7. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
8. Pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Kapan THR dan gaji ke-13 diberikan?

Pemda diminta melakukan langkah percepatan, seperti mempersiapkan dan mempercepat penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai teknis pembayaran THR dan gaji ke-13.

Pembayaran THR diupayakan paling cepat diberikan pada 10 hari kerja sebelum Idul Fitri. Sedangkan gaji ke-13 paling cepat diberikan pemda pada Juli 2022.

Bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022, diminta segera menyediakan anggaran THR dan gaji ke-13.

Hal itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD Tahun Anggaran 2022, atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD 2022 yang bersumber dari belanja tidak terduga.

Baca juga: Cara Menghitung THR Lebaran Karyawan Prorate, PKWT, PKWTT, dan Harian