优游国际

KOMPAS.com - Rivalitas antara Partai Demokrat dan PDI-P kerap mewarnai dinamika politik di Indonesia, khususnya menjelang pemilu.

Layaknya minyak dalam air, kedua partai tampak tak pernah berjalan beriringan dan sulit untuk disatukan.

Sebagai bukti rivalitas kedua partai tersebut, mereka berungkali terlibat saling sindir dan membandingkan antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo.

Tak heran, aksi saling sindir Partai Demokrat dan PDI-P ini kerap mendapat sorotan.

Baca juga:

Dugaan kecurangan Pemilu 2024

Terbaru, kedua partai terlibat saling serang soal Pemilu 2024. Ini bermula ketika SBY mengaku telah mendengar adanya tanda-tanda Pemilu 2024 dilakukan secara tidak jujur.

Karena kabar itu, SBY pun mengaku harus turun gunung untuk menghadapi Pemilu mendatang.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Dalam pidatonya, SBY juga menyebut bahwa Pilpres 2024 akan diatur untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," jelas dia.

Tidak diketahui secara pasti, siapa "mereka" yang dimaksudkan SBY.

Baca juga:

Balasan PDI-P

Menanggapi kecurigaan SBY, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto mengatakan, kecurigaan akan adanya pemilu tidak jujur sebelumnya pernah terjadi di masa kepempimpin SBY pada 2009.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak, dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi," kata Hasto, Sabtu (17/9/2022).

Ia pun meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan tersebut.

Untuk membuktikan klaimnya, Hasto menyebut adanya temuan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang bersifat masif, salah satunya di Pacitan.

Tak hanya itu, Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah Pemilu 2004 juga menjadi tanda tanya besar.