优游国际

Alasan UI Tak Batalkan Disertasi, Kelulusan dan Gelar Doktor Bahlil

Alasan tersebut diberikan untuk menanggapi tuntutan sejumlah pihak yaitu disertasi dan kelulusan Bahlil harus dibatalkan.

"Tuntutan agar disertasi dibatalkan tidak tepat. Walaupun pada periode sebelumnya Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) melakukan promosi doktor, Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa (Bahlil) yang bersangkutan harus melakukan revisi disertasi," kata Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional Universitas Indonesia (UI) Arie Afriansyah dalam keterangan persnya, Rabu (12/3/2025).

Adapun Empat Organ UI yang dimaksud adalah Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan termasuk di dalamnya Dewan Guru Besar (DGB) UI. Arie menambahkan, Empat Organ UI telah secara eksplisit menyatakan bahwa mahasiswa tersebut belum dapat diterima disertasinya sebagai dokumen pendukung kelulusan. 

"Bila disertasi belum diterima dan dinyatakan sah, bagaimana mungkin disertasi tersebut dibatalkan?." tambah Arie.

Selain itu, UI menilai tuntutan membatalkan kelulusan Bahlil juga tidak tepat. Arie mengatakan, UI melihat disertasi sebagai pendukung kelulusan belum diterima oleh Empat Organ UI, artinya mahasiswa belum lulus. 

"Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa ditunda kelulusannya dengan mekanisme menunda yudisium hingga revisi selesai," pungkas Arie.

Tuntutan pembatalan gelar doktor yang diraih Bahlil juga disebut tidak relevan. Bahlil justru dinyatakan oleh Empat Organ UI belum dapat lulus dan belum mendapatkan ijazahnya.

Adapun UI memutuskan untuk memberikan kesempatan revisi kepada Bahlil terkait disertasinya.

Arie mengatakan, UI telah bersikap tegas dalam melakukan pembinaan kepada para pihak yang melakukan pelanggaran akademik maupun etis.

Adapun UI menggunakan terminologi pembinaan ketimbang menggunakan kata sanksi.

"Keputusan ini bukan keputusan Rektor sendirian namun keputusan bersama dari Empat Organ utama UI, yaitu Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan termasuk di dalamnya Dewan Guru Besar (DGB)," kata Arie.

Arie menyebutkan, empat Organ UI solid dan bulat satu suara dengan tegas menyepakati
keputusan pembinaan yang diberikan kepada para pihak yang terlibat. Konferensi pers yang dilakukan juga bersama-sama antara Rektor, Ketua MWA, Ketua SA, dan Ketua DGB UI beberapa waktu lalu.

"Rektor UI sangat terbuka terhadap pertanyaan, masukan, dan kritik. Bagi yang tidak memahami mengenai mekanisme pengambilan keputusan Empat Organ UI dan ingin bertanya, Rektor UI membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut secara langsung. Ruangan Rektor terbuka untuk siapa saja yang ingin berdiskusi," tambah Arie.

UI telah memutuskan kelanjutan nasib disertasi dan gelar doktor, Bahlil Lahadalia. Disertasi Bahlil Lahadalia selama menjadi mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG UI tidak ditangguhkan maupun dibatalkan.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Heri Hermansyah menyampaikan hasil rapat koordinasi empat Organ UI terkait rekomendasi pembatalan disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Heri mengatakan dari keputusan empat Organ UI memutuskan untuk memberikan rekomendasi pembinaan bukan pembatalan disertasi Bahlil.

Sebelumnya diberitakan, keberhasilan Bahlil Lahadalia berhasil meraih gelar Doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global di UI menuai kontroversi.

Bahlil berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat dengan pujian cumlaude.

Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia", sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.

Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Empat masalah itu adalah dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Bahlil pun merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, yakni reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.