优游国际

KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat jumlah kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan atau sekolah selama 2024.

Hasilnya, jika dihitung sejak Januari hingga Juli 2024 diketahui terdapat 15 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah.

"FSGI mencatat kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan selama Januari- Juli 2024 ada 15 kasus," kata Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti melalui keterangan tertulis yang diterima 优游国际.com, Selasa (23/7/2024).

Baca juga: Hardiknas 2024, FSGI Ingatkan Masih Tingginya Kasus Kekerasan di Sekolah

Retno mengatakan, dari 15 kasus tersebut, mayoritas terjadi di jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 40 persen, disusul SD/MI 33,33 persen, SMA 13,33 persen dan SMK 13,33 persen.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 persen kasus terjadi pada sekolah di bawah kewenangan Kemendikbud Ristek dan 20 persen terjadi di sekolah di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).

"Meskipun Kementerian Agama hanya 20 persen, namun kasusnya kekerasan fisik yang terjadi, menimbulkan kematian dua peserta didik," ujarnya.

Retno mengatakan, pelaku kekerasan terhadap anak diantaranya adalah kepala sekolah 13,33 persen, guru 20 persen, teman sebaya 53,33 persen dan peserta didik senior 13,33 persen.

Sementara korban meninggal umumnya melibatkan sejumlah anak atau penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan.

Baca juga:

"Ada satu korban, peserta didik SMA yang meninggal karena dipukul oleh Kepala Sekolah saat berada dalam barisan di lapangan," ungkapnya.

Adapun wilayah kejadian, kata Retno, meliputi 15 kabupaten/kota di 10 provinsi yakni Kota Yogyakarta (DIY), Kota Tangerang Selatan (Banten), Kota Palembang (Sumatera Selatan).

Kemudian Kota Batu, Kabupaten Bojonegoro dan Kediri (Jawa Timur), Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan kabupaten Cimahi Utara (Jawa Barat), Kabupaten Brebes dan Klaten (Jawa Tengah).

Lalu, Tebo (Jambi), Kota Gorontalo (Gorontalo), Kabupaten Nias Selatan (Sumatera Utara), dan Padang Pariaman (Sumatera Barat).

"Kejadian terbanyak di Jawa Barat dan Jawa Timur, masing-masing 20 persen, disusul Jawa Tengah 13,33 persen," pungkas Retno Listyarti.