优游国际

Sabah Malaysia Ingin Punya Fasilitas Publik Setara IKN

KOTA KINABALU, KOMPAS.com – Masyarakat Sabah berharap Pemerintah Federal Malaysia dapat mempercepat peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum berkualitas di negara bagian itu menyusul keputusan Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan.

Anggota Dewan Negara Senator Datuk Bobbey A Suan mengatakan, upaya peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum juga penting bagi Sabah untuk meraup limpahan ekonomi yang besar dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Masyarakat Sabah berharap infrastruktur dan fasilitas umum di negara bagian ini bisa setara dengan negara tetangga. Diharapkan pemerintah menyediakan alokasi pembiayaan untuk infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas,” ucap dia pada Jumat (24/3/2023), dikutip dari Bernama.

Pada 9 Januari lalu, PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim saat berkunjung ke Indonesia, dilaporkan telah menyatakan bahwa “Negeri Jiran” akan menemukan cara terbaik untuk memastikan pembangunan IKN di Indonesia akan menguntungkan ekonomi regional Sabah dan Sarawak.

Sementara itu, Bobbey menyarankan agara Pemerintah Federal membentuk Konsulat Jenderal Filipina di Sabah untuk mengatasi isu imigran gelap yang menimbulkan berbagai masalah sosial di negara bagian tersebut.

“Dengan kehadiannya di Sabah, masalah imigran gelap, pengungsi dan pencari suaka dapat ditindak tegas oleh pemerintah untuk memastikan negara terlindungi dari segala bentuk ancaman keamanan,” ucap dia.

Terkait masalah kemiskinan di Sabah, Bobbey berharap Pemerintah Federal bisa menjabarkan tujuan dan strategi khusus untuk membebaskan Sabah dari kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling lambat dan tingkat kemiskinan tertinggi di Malaysia.

“Pemerintah Federal harus menjabarkan pendekatan mikro dalam sinkronisasi dengan pemerintah negara bagian melalui pemberdayaan ekonomi, digitalisasi dan teknologi. Ini termasuk kewirausahaan untuk memberantas kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

“Saat ini saya hanya berharap, tinggi dan lihat bagaimana pendekatan dan metode Pemerintah sekarang untuk membangun delapan distrik terbelakang di Sabah dalam dua tahun ini,” tambah Bobbey.

Dia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Federal untuk menyelesaikan persoalan terkait klaim pemerintah Sabah dan Sarawak soal implementasi Malaysua Agreement 1963.