优游国际

Perdamaian dengan Imbalan Tanah, Apakah Warga Ukraina Setuju?

KYIV, KOMPAS.com - Pada bulan lalu, Vitali Klitschko, mantan petinju kelas berat yang kini menjabat sebagai wali kota Kyiv, memasuki perdebatan politik yang sensitif.

Dalam sebuah wawancara, Klitschko dengan hati-hati menyarankan, Ukraina mungkin perlu mempertimbangkan untuk menyerahkan sebagian wilayah demi mengakhiri perang melawan Rusia.

Pernyataan tersebut memicu gelombang reaksi keras di media sosial. Beberapa waktu setelahnya, Klitschko menarik kembali ucapannya.

Lewat akun Facebook-nya, ia menegaskan, "konsesi teritorial bertentangan dengan kepentingan nasional kita dan kita harus melawan penerapannya sampai akhir."

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump, dan sejumlah negosiatornya mengemukakan pandangan, satu-satunya cara untuk mengakhiri perang adalah dengan mengakui Ukraina tidak akan merebut kembali wilayah yang telah diduduki Rusia sejak invasi dimulai.

Namun, hasil jajak pendapat yang dirilis eksklusif oleh Reuters menunjukkan, mayoritas warga Ukraina tidak bersedia menyerahkan wilayah mereka sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, meskipun perang sudah berlangsung lebih dari tiga tahun.

Penolakan terhadap ide penyerahan wilayah ini memberi gambaran mengapa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang diperkirakan akan mencalonkan diri kembali, terus menolak tekanan dari pihak-pihak luar, termasuk Trump, untuk menyerahkan wilayah dalam pembicaraan gencatan senjata.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Gradus Research menunjukkan, hampir tiga perempat penduduk Ukraina tidak melihat konsesi teritorial sebagai solusi yang tepat untuk mengakhiri perang.

"Sebagian besar responden meyakini bahwa tujuan utama Rusia dalam perang ini adalah untuk menguasai sepenuhnya negara kita," ujar Gradus dalam catatannya.

"Konsesi teritorial Ukraina tidak dianggap sebagai kompromi yang sah. Sebaliknya, hal ini justru dapat memperkuat agresi Rusia," imbuh dia.

Rusia sendiri membantah mereka berusaha menguasai Ukraina. Namun, pasukan Rusia sempat bergerak menuju Kyiv pada awal invasi 2022, sebelum akhirnya mundur setelah pasukan Ukraina memberikan perlawanan yang signifikan.

Hingga saat ini, Rusia menguasai sekitar 20 persen wilayah Ukraina, termasuk Krimea yang direbut dan dianeksasi pada 2014, serta sebagian besar wilayah di Ukraina timur dan tenggara.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan minggu ini, sekitar 40 persen responden percaya bahwa perdamaian yang diperoleh melalui konsesi wilayah hanya akan bersifat sementara dan tidak bertahan lama.

Sementara itu, 31 persen lainnya berpendapat bahwa konsesi sama sekali tidak akan menghasilkan perdamaian.

Namun, di kalangan beberapa sekutu Ukraina di Eropa dan warga Ukraina yang berbicara secara pribadi, ada pandangan Ukraina harus mengakui kehilangan sebagian wilayahnya jika ingin mengakhiri perang ini.

Mereka menyebutkan, Ukraina kelelahan dalam menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat, sementara bantuan militer dari negara-negara Barat belum cukup untuk mencapai kemenangan yang menentukan.

Zelensky sendiri telah mengakui, Ukraina tidak dapat merebut kembali wilayahnya melalui kekuatan militer. Namun, ia juga menekankan, menyerahkan tanah secara resmi bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Data dari Institut Sosiologi Internasional Kyiv (KIIS) menunjukkan, meskipun dukungan terhadap konsesi teritorial meningkat selama berlangsungnya perang, mayoritas warga Ukraina masih menolak gagasan tersebut.

Pada Maret 2023, sekitar 39 persen responden mendukung konsesi wilayah, dibandingkan dengan hanya 10 persen pada Mei 2022.

Namun, hasil jajak pendapat tersebut juga menunjukkan, 50 persen warga Ukraina tetap menolak penyerahan wilayah, meskipun ada penurunan sedikit dari 51 persen pada Desember 2022.

Di sisi lain, survei dari Razumkov Centre menunjukkan, hampir 82 persen responden menentang pengakuan resmi atas wilayah yang diduduki Rusia.

Anton Hrushetskyi dari KIIS menyatakan, definisi konsesi teritorial yang mungkin diterima adalah pengakuan de facto atas pendudukan Rusia, tanpa pengakuan hukum.

Walaupun Klitschko sudah menarik kembali komentarnya, tidak ada tokoh politik atau publik Ukraina yang mencoba mengajak masyarakat untuk terbuka terhadap kemungkinan kehilangan wilayah.

Evhen Mahda, seorang analis politik di Kyiv, mengungkapkan pentingnya adanya dialog antara pemimpin negara dan masyarakat mengenai kemungkinan penyerahan wilayah.

Menurutnya, pembicaraan semacam ini diperlukan untuk memastikan kesepakatan damai yang tercapai akan diterima oleh sebagian besar rakyat Ukraina.

"Sayangnya, kita harus realistis," ungkap Mahda, sembari mencatat banyak warga Ukraina masih memandang diskusi tentang konsesi wilayah sebagai bentuk pengkhianatan.