优游国际

MADRID, KOMPAS.com - Majelis rendah parlemen Spanyol, Kongres Deputi, pada Kamis (14/3/2024) menyetujui rancangan undang-undang yang memberikan amnesti kepada warga Catalonia yang terlibat dalam referendum kemerdekaan 2017.

RUU tersebut disahkan dengan 178 suara mendukung dan 172 suara menolak.

Menteri Kehakiman Felix Bolanos mengatakan, undang-undang amnesti akan berdampak pada "sekitar 400 orang."

Baca juga: 170.000 Orang Turun ke Jalan Menentang UU Amnesti Catalonia, Jadi Aksi Protes Terbesar di Spanyol

Akhir tahun lalu, rencana memberikan amnesti kepada separatis Catalonia sempat menimbulkan kontroversi dan memicu demonstrasi oleh sayap kanan.

PM Spanyol butuh dukungan separatis?

Meskipun Partai Sosialis pimpinan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, pada awalnya menyatakan keengganan untuk memberikan amnesti, ada pemilu pada Juli yang harus ia perhatikan. Selain itu, Sanchez juga perlu dukungan dari partai separatis Catalonia, Junts, untuk membentuk pemerintahan.

RUU amnesti masih harus mendapat persetujuan Senat, dengan mayoritas pemegang kursi yakni Partai Rakyat (PP) yang konservatif.

PP bertekad untuk menunda pengesahan undang-undang tersebut, dan menuduh pemerintah "membeli" suara dari anggota parlemen separatis untuk tetap berkuasa. Namun, Kongres dapat membatalkan veto Senat dengan suara mayoritas mutlak.

Enam minggu lalu, versi awal dari RUU tersebut ditolak oleh majelis rendah, dan tujuh anggota parlemen Junts memberikan suara untuk menentangnya, dengan alasan bahwa RUU tersebut tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap tuduhan terorisme atau makar.

Versi amandemen dari RUU tersebut mendefinisikan terorisme berdasarkan arahan Uni Eropa tahun 2017, yang menyatakan bahwa untuk bisa disebut sebagai terorisme harus terjadi pelanggaran serius hak asasi manusia.

Baca juga: Catalonia Spanyol Izinkan Wanita Berenang Telanjang Dada untuk Lawan Diskriminasi

Pemimpin Catalan berencana kembali dari eksil

Mantan pemimpin Catalonia Carles Puigdemont, yang melarikan diri ke Brussels, Belgia, setelah pemungutan suara kemerdekaan dan sekarang mengepalai Junts, mengatakan harapannya untuk kembali ke Spanyol setelah undang-undang tersebut berlaku.

"Amnesti ini merupakan respons terhadap sebuah tujuan... untuk mengatasi periode melenceng tentang represi yudisial dan represi polisi terhadap sebuah gerakan politik," kata Puigdemont dalam sebuah unggahan di platform X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Puigdemont mengatakan bahwa amnesti adalah "kondisi awal" untuk berlangsungnya negosiasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.

Meski demikian, ia juga menekankan bahwa RUU tersebut "bukanlah titik akhir" bagi ambisi kemerdekaan Catalonia.

Baca juga: Apa Alasan Catalonia Ingin Memisahkan Diri dari Spanyol?

Artikel ini pernah dimuat di DW Indonesia dengan judul .