优游国际

GAZA, KOMPAS.com - Hamas mengusulkan dalam perundingan gencatan senjata agar pemerintah independen yang menjalankan pemerintahan pasca-perang di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Biro Politik Hamas, Hossam Badran, dalam sebuah pernyataan tentang negosiasi yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas dengan mediasi dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.

"Kami mengusulkan agar pemerintah yang kompeten secara nasional non-partisan sebagai pengelola Gaza dan Tepi Barat setelah perang," katanya, sebagaimana dikutip dari Kantor berita AFP.

Baca juga: Israel Hentikan Operasi, 60 Mayat Ditemukan di Shujaiya Kota Gaza

Badran menegaskan, pemerintahan Gaza setelah perang adalah urusan internal Palestina tanpa campur tangan pihak luar.

"Kami tidak akan mendiskusikan hari setelah perang di Gaza dengan pihak luar manapun," tambahnya.

Seorang pejabat Hamas lain mengatakan kepada AFP bahwa proposal untuk pemerintahan non-partisan dibuat dengan mediator.

"Pemerintah akan mengelola urusan Jalur Gaza dan Tepi Barat pada tahap awal setelah perang, membuka jalan bagi pemilihan umum," kata pejabat yang tidak ingin namanya diungkapkan/

Pernyataan Badran muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut agar Israel mempertahankan kendali atas koridor Philadelpia, wilayah Gaza di sepanjang perbatasan dengan Mesir.

Kondisi ini bertentangan dengan posisi Hamas bahwa Israel harus menarik diri dari seluruh wilayah Gaza setelah gencatan senjata.

Netanyahu mengatakan pada Kamis (11/7/2024) bahwa kontrol atas koridor Philadelpia adalah bagian dari upaya untuk mencegah senjata yang akan diselundupkan ke Hamas dari Mesir.

Baca juga: Biden: Saatnya Mengakhiri Perang Gaza