优游国际

Cerita Ketua Apindo Jabar soal Kelakuan Ormas: Maksa Pengadaan Catering hingga Karyawan

KOMPAS.com – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik menceritakan tingkah laku organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan.

Sebelumnya, hal serupa disampaikan oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Gangguan yang dilakukan ormas tidak hanya terjadi di kawasan industri, tetapi juga di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar kawasan industry,” ujar Ning dalam rilis yang diterima 优游国际.com, Selasa (18/2/2025).

Ning menceritakan, gangguan tersebut dapat berupa pemaksaan penggunaan material bangunan dari kelompok tertentu hingga catering.

“(Ormas) intervensi dalam proses penerimaan karyawan, serta pemaksaan dalam pengadaan katering atau barang lainnya, pengelolaan limbah,” tutur Ning.

Tak hanya itu, gangguan lain yang diterima para pengusaha adalah pungutan uang keamanan. Bahkan berlaku untuk kendaraan logistik yang keluar masuk area industri, hingga pemblokiran akses menuju perusahaan atau kawasan industri.

Tantangan yang Dihadapi Pengusaha

Ning menjelaskan, terdapat tantangan yang dihadapi perusahaan ketika memberikan kontrak kerja kepada masyarakat setempat.

Contohnya dalam pengadaan catering. Awalnya, supply berjalan lancar selama 1-2 minggu. Namun kemudian mengalami kendala seperti keterlambatan bahan baku atau penurunan kualitas yang tidak sesuai standar.

“Mereka juga kurang memahami bahwa dalam hal pemenuhan katering, terdapat persyaratan dari buyer seperti aspek kebersihan (hygiene), kualitas bahan makanan, serta standar gizi seperti kandungan kalori harus benar-benar diperhatikan,” beber dia.

Kendala juga terjadi dalam hal pengadaan material bangunan di mana supply berjalan lancar dalam beberapa hari pertama, namun kemudian mengalami kendala.

Seperti keterlambatan pengiriman, menurunnya kualitas, dan banyak dari ormas tidak memiliki modal dan pengetahuan yang cukup, sehingga pada ujungnya mereka menjual kontrak tersebut kepada pihak lain.

Pengelolaan Limbah

Tantangan serupa juga terjadi dalam pengelolaan limbah. Buyer telah menerapkan standar go green, sementara ormas sering kali belum memahami prinsip tersebut dan hanya mengambil serta membuang limbah sembarangan.

Hal ini berisiko merusak reputasi brand, terutama jika limbah dengan logo perusahaan ditemukan dibuang tidak sesuai prosedur.

Perekrutan Karyawan

Dalam hal perekrutan tenaga kerja melalui ormas, sering kali ditemukan ketidaksesuaian kriteria tenaga kerja dengan persyaratan perusahaan.

Beberapa pihak cenderung lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan kelayakan calon pekerja.

“Buyer menetapkan bahwa dalam proses rekrutmen tidak boleh ada biaya tambahan yang dibebankan kepada calon pekerja, sedangkan ormas ini hampir bisa dipastikan meminta itu,” tutur Ning.

Penyebab Gangguan Ormas

Ning menjelaskan, gangguan tersebut dipicu oleh kecemburuan sosial, terutama akibat rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dari daerah sekitar, sementara banyak pekerja justru berasal dari luar daerah.

Kondisi ini terjadi karena ketidaksesuaian kualifikasi tenaga kerja dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.

Padahal, para pengusaha sebenarnya lebih memilih untuk mengutamakan pekerja yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan.

Ia menambahkan, pengusaha cenderung lebih memilih bekerja sama dengan mitra yang sudah memiliki kualitas terjamin.

Sedangkan masyarakat sekitar, kurang memenuhi syarat perusahaan dan standar yang ditetapkan buyer, serta kurangnya kesiapan masyarakat untuk menjadi mitra bisnis perusahaan.

“Gangguan dari ormas juga terus terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Ketidaktegasan dalam menangani gangguan ini semakin memperburuk kondisi dunia usaha serta dapat menurunkan kepercayaan para investor,” kata Ning.

Untuk itu, Ning berharap pemerintah daerah dapat membina masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlangsungan perusahaan di sekitar mereka untuk menghindari masalah di lapangan yang terkadang bisa berlarut-larut.

Kesadaran perlu ditingkatkan bahwa perusahaan-perusahaan ini merupakan sumber penghidupan bagi ratusan hingga ribuan keluarga.

“Masyarakat juga perlu dipersiapkan agar memenuhi kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan Perusahaan,” tutur dia.

Apabila selama ini banyak pihak menekankan pentingnya pembekalan hard skill, Ning mengungkapkan, soft skill juga memegang peran krusial dalam membentuk tenaga kerja yang berkualitas.

Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu dibekali wawasan kewirausahaan serta pemahaman mengenai compliance di perusahaan.

“Pembinaan dan pelatihan juga perlu diiringi dengan penegakan hukum yang tegas agar menciptakan efek jera dan menghilangkan gangguan dari ormas dalam jangka panjang,” pungkasnya.