优游国际

KOMPAS.com - Pemerintah mulai menerapkan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) guna mengurangi belanja negara yang dianggap tidak esensial.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang menetapkan pemangkasan belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun pada tahun 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi belanja APBN senilai Rp 306,7 triliun.

Setiap K/L diminta mengidentifikasi rencana efisiensi anggaran dan mengajukannya kepada mitra Komisi DPR untuk mendapat persetujuan.

"Menyampaikan usulan revisi berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi dalam lampiran dan telah mendapat persetujuan mitra Komisi DPR kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 14 Februari 2025," demikian tertulis dalam butir 2d surat tersebut.

Baca juga:

Efisiensi Anggaran: Hilangkan Lemak, Jaga Otot

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengibaratkan kebijakan efisiensi APBN seperti tubuh manusia yang harus membuang lemak berlebih tanpa mengurangi otot.

"Efisiensi yang sesuai arahan presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot," kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Hasan memastikan bahwa penghematan ini tidak akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

"Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa ada empat sektor yang tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi ini, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial.

"Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," tambahnya.

Baca juga:

Menhan Tambah Staf Khusus

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantik enam staf khusus baru, termasuk pesohor Deddy Corbuzier.
Pelantikan ini terungkap melalui unggahan Instagram Sjafrie pada Selasa (11/2/2025).

"Selasa, 11 Februari 2025, saya melantik staf khusus Menhan dan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan Jakarta," tulisnya.

Selain Deddy Corbuzier, lima nama lain yang dilantik sebagai staf khusus adalah Lenis Kogoya, Kris Soepandji, Mayjen (Purn) Sudrajat, Indra Irawan, dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin.

Sjafrie menjelaskan bahwa pengangkatan stafsus Menhan merupakan bagian dari strategi kolaborasi dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus penghargaan bagi mereka yang telah berkontribusi.

Tenaga Lepas TVRI dan RRI Terdampak

Baca juga:

Di sisi lain, efisiensi APBN berdampak langsung pada pengurangan tenaga lepas di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI dan RRI.

Juru Bicara RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, membenarkan bahwa pihaknya terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pada 2025.

"Kami tetap harus memastikan bahwa layanan kepada publik tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi," ujarnya seperti dilansir Kontan, Senin (10/2/2025).

Meski begitu, Yonas menegaskan bahwa pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan diberhentikan.

Sebaliknya, mereka justru akan semakin diberdayakan dalam berbagai kegiatan di RRI.

Namun, pengurangan terjadi pada tenaga lepas yang meliputi kontributor, penyiar, dan pekerja lain yang digaji berdasarkan durasi kerja atau proyek tertentu.

Baca juga:

"Efisiensi ini terpaksa dilakukan mengingat para karyawan tenaga lepas tersebut ditanggung upahnya dari biaya operasional RRI," jelasnya.

Hal serupa juga terjadi di TVRI. Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, menegaskan bahwa pemangkasan tenaga lepas dilakukan oleh TVRI daerah, bukan oleh LPP TVRI pusat.

"Kontributor bukan PPNPN atau pegawai pendukung non-pegawai negeri, bukan juga ASN, makanya tergantung daerah untuk mengurangi kontributor atau tetap memakai sebagian," ujar Iman.

Kontributor TVRI sendiri adalah pekerja lepas yang hanya dibayar jika berita hasil produksi mereka ditayangkan dan anggarannya berasal dari TVRI daerah.

Sumber: 优游国际.com (, Dani )