优游国际

PEMALANG, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan membahas pembatasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) masuk jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa usai periode mudik Lebaran 2025.

Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi jalan nasional agar tidak cepat rusak, karena akan membebani APBN. Tahun 2022 saja, kerugian negara akibat ODOL mencapai Rp 43 triliun.

Tahun ini, menurut Dody kerugian negara akibat ODOL pasti lebih dari Rp 43 triliun, seiring cuaca ekstrem.

Baca juga: Menteri PU Tinjau Posko Mudik Lebaran Bersandal Jepit, Pastikan Kesiapan Infrastruktur

"Setelah Lebaran, saya akan diskusi lebih detail lagi bagaimana supaya kemudian truk yang ODOL ini bisa diarahkan ke jalan tol," kata Dody menjawab 优游国际.com, saat meninjau kesiapan jalur mudik Pantura Jawa, Jumat (28/3/2025).

Dody menjelaskan, jalan nasional Pantura Jawa dirancang untuk menahan beban maksimal hanya 10 ton. Namun, banyak truk ODOL yang melebihi batas tersebut, sehingga mempercepat kerusakan jalan.

"Kalau yang lewat sudah melebihi dari itu, ya otomatis kita akan menyarankan jangan lewat sini lah. Kalau enggak kan kemudian beban APBN akan nambah untuk melakukan perbaikan," ujarnya.

Kerusakan jalan akibat ODOL tidak hanya menambah beban anggaran perbaikan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.

Baca juga: ODOL Jadi Biang Kerok Kerusakan Jalur Mudik, Dody Usul Hanya Boleh Lewat Tol

"Kalau ada lubang cukup besar kan, yang paling cepat itu adalah motor. Padahal volume motor di Indonesia kan paling besar," sambung Dody.

Untuk mengalihkan truk ODOL, Dody berencana membahas kebijakan khusus terkait tarifnya, supaya benar-benar mau secara sukarela ke jalan tol.

Namun, pengalihan truk ke jalan tol juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sepanjang jalan nasional.

"Begitu truk lari ke sana kan ada trickle effect-nya, lari ke sini. Apa, kayak penjual makanan UMKM yang di sepanjang jalan nasional kan juga pasti akan terganggu," imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya juga akan mencari solusi agar UMKM di sekitar jalan nasional tetap bisa berjualan, misalnya dengan memfasilitasi mereka untuk masuk ke rest area jalan tol.

Melibatkan berbagai pihak

Pembahasan pembatasan ODOL masuk jalan nasional akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Baca juga: Menteri PU Tinjau Jalur Mudik Pantura Jabar, Soroti Pentingnya Pengendalian ODOL

"Saya juga akan bicara dengan Kementerian Ekonomi ya, Menteri Perindustrian, Menteri Ekonomi, Menteri Infrastruktur, jadi mesti diajak ngobrol sama-sama duduk merumuskan bagaimana yang terbaik untuk kita semua," ujar Dody.

Dia berharap, kebijakan ini dapat segera direalisasikan untuk menjaga kondisi jalan nasional lebih mantap sehingga dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan.