优游国际

KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pembahasan yang dilakukan secara tertutup pada Jumat (14/3/2025) hingga Sabtu (15/3/2025) di Hotel Fairmont, Jakarta, yang targetnya selesai sebelum masa reses DPR pada Jumat (21/3/2025).

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

"Dengan harapan, ini bisa selesai pada bulan Ramadhan. Kami harapkan ini selesai sebelum reses para anggota DPR," ujar Sjafrie, dikutip dari 优游国际.com, Rabu (12/3/2025).

Namun, pembahasan revisi ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak yang khawatir akan potensi kembalinya Dwifungsi ABRI.

Isi Revisi UU TNI

Revisi UU TNI membawa sejumlah perubahan signifikan, mulai dari perluasan kewenangan hingga perpanjangan usia pensiun prajurit. Berikut beberapa poin utama yang menjadi sorotan:

Baca juga: Media Asing Soroti Revisi UU TNI, Singgung Munculkan Kekhawatiran hingga Dwifungsi ABRI

1. Perluasan Jabatan Sipil untuk TNI Aktif

Saat ini, UU TNI hanya memperbolehkan prajurit aktif menjabat di 10 kementerian dan lembaga sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun.

Dalam revisi UU TNI, pemerintah dan DPR menambah enam kementerian/lembaga baru yang bisa dijabat oleh TNI aktif:
Sebelumnya:

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
2. Kementerian Pertahanan
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Intelijen Negara
5. Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional
7. Dewan Pertahanan Nasional
8. Search and Rescue (SAR) Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Mahkamah Agung (MA)

Tambahan dalam revisi UU TNI:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
4. Badan Keamanan Laut
5. Kejaksaan Agung
6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Perubahan ini memunculkan kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI yang telah dihapuskan sejak Reformasi 1998.

2. Penambahan Batas Usia Pensiun Prajurit

• Revisi UU TNI juga mengatur perubahan usia pensiun prajurit:
• Bintara dan Tamtama: dari 53 tahun menjadi 55 tahun.
• Perwira: dari 58 tahun menjadi 60 tahun.

Perwira bintang empat: dapat diperpanjang hingga 65 tahun sesuai kebijakan presiden.

Menurut pemerintah, perpanjangan usia pensiun ini didasarkan pada meningkatnya usia harapan hidup dan produktivitas masyarakat Indonesia.

Baca juga: Aksi Digital Massal: Warganet Kirim Pesan ke DPR Tolak Revisi UU TNI

3. Kedudukan TNI Berubah

Saat ini, TNI berada di bawah presiden dalam pengerahan kekuatan militer dan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan dalam kebijakan strategis.

Namun, revisi UU TNI mengusulkan agar TNI sepenuhnya berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

4. Penambahan Kewenangan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)