优游国际

PADA bulan Agustus tahun 1998 di Solo, pertama kali saya berjumpa seorang pengusaha mebel muda bernama Ir. Joko Widodo.

Beliau cukup sukses dalam ekspor mebel maka mau dan mampu mensponsori sebuah seminar membahas kondisi ekonomi Indonesia yang sedang prihatin dirundung pasca gempa moneter Asia plus huruhara Mei 1998.

Baca juga:

Pada saat itu saya belum sadar bahwa pengusaha mebel muda sukses ini akan menjadi presiden Indonesia.

Namun pada perjumpaan selanjutnya di mana sang pengusaha mebel sudah dipilih oleh rakyat untuk menjadi walikota Solo, saya mulai yakin bahwa beliau merupakan sosok yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjadi pemimpin Indonesia.

Keyakinan saya terutama berdasar cita-cita sederhana namun sangat adiluhur mas Jokowi yaitu menyejahterakan rakyat sesuai cita-cita utama bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur.

Maka sepenuhnya saya mendukung program utama Presiden Jokowi sejak tahun 2014 yaitu pembangunan infrastruktur atas kesadaran bahwa tujuan utama pembangunan adalah menyejahterakan rakyat agar bisa hidup di negeri gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja.

Derita rakyat

Sayang, tidak semua pelaksana pembangunan mampu dan/atau mau memahami bahwa yang pembangunan infrastruktur yang dikehendaki Presiden Jokowi adalah pembangunan yang seharusnya ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan alam dan rakyat.

Berulang kali dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi mengingatkan kita semua bahwa pada masa kanak-kanak di kota Solo, beliau telah secara langsung merasakan derita rakyat tergusur atas nama pembangunan.

Maka mustahil Presiden Jokowi ingin rakyat merasakan derita tergusur atas nama pembangunan seperti yang telah beliau rasakan sendiri di masa lalu tersebut.

Presiden Jokowi juga menegaskan hal tersebut kepada saya secara pribadi pada beberapa kesempatan jumpa empat mata.

Tidak perlu diragukan apalagi diperdebatkan lagi bahwa Presiden Jokowi menginginkan pembangunan infrastruktur sebagai program utama kepresidenan beliau untuk dilakukan tanpa mengorbankan alam dan rakyat seperti yang jelas hitam di atas putih tersurat di dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati para anggota PBB termasuk Indonesia sebagai pedoman pembangunan planet bumi pada abad XXI tanpa mengorbankan alam dan manusia.

Pada hakikatnya sukma Nawa Cipta selaras dan seirama-senada sukma pembangunan berkelanjutan mau pun Pancasila.

Kementerian PUPR Contoh infrastruktur jalan akses yang dibangun pemerintah.

Pelaksana pembangunan

Wajar bahwa mustahil Presiden Jokowi mewujudkan pembangunan infra struktur secara seorang diri maka harus menugaskan para pelaksana pembangunan mengejawantahkan program utama beliau menjadi kenyataan.

Wajar pula bahwa apa yang didambakan tidak selalu sesuai dengan apa yang pada kenyataan diwujudkan oleh para pelaksana pembangunan.

Ada pelaksana yang patuh pada agenda pembangunan berkelanjutan, Nawa Cipta, mau pun Pancasila. Namun ada pula yang sengaja atau tidak sengaja tidak mematuhi pembangunan berkelanjutan maka melakukan pelanggaran HAM dan hukum sehingga alih-alih menyejahterakan malah menyengsarakan rakyat.

Terutama rakyat yang digusur dari tanah dan rumah masing-masing atas nama pembangunan infrastruktur yang dikononkan sebagai kepentingan umum.

Harus ikhlas

Rakyat harus ikhlas berkorban untuk dikorbankan oleh mereka yang meyakini bahwa pembangunan memang harus memakan korban asal yang dikorbankan bukan mereka yang memaksakan pembangunan memang harus memakan korban.

Pendek kata yang harus rela dikorbankan bukan penguasa tetapi rakyat! Dengan keyakinan dogmatis yang bertolak-belakang dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, para penggusur bersemangat menggusur rakyat yang dipaksa mengikhlaskan diri untuk digusur.

Memang apa yang dikehendaki Presiden tidak selalu sama dengan pewujudan yang dilaksanakan oleh para pelaksana pembangunan.

Maka Presiden Jokowi sempat terkejut sebab Indonesia memiliki 15 bandara internasional yang jelas berlebih apalagi di masa pasca Corona yang menghancurleburkan sektor industri pariwisata di planet bumi ini.

Masa depan

Pada masa sebelum pagebluk Corona telah terbukti memang ada (tidak semua) pelaksana pembangunan infra struktur tega menggusur rakyat atas nama pembangunan infra struktur secara sempurna dan paripurna melanggar hukum dan HAM.

Masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah hanya masa depan.

Maka besar harapan kita semua yang menghayati Pancasila terutama rakyat kecil yang lazimnya terpaksa bahkan dipaksa menjadi korban pembangunan bahwa di masa depan yang disebut sebagai new normal setelah badai pagebluk Corona berlalu para pelaksana pembangunan sudi berkenan menatalaksana pewujudan program pembangunan infrastuktur secara konsekuen dan konsisten tanpa kompromi mematuhi agenda pembangunan berkelanjutan, Nawa Cipta, Hukum, HAM dan Pancasila demi sedikit pun tidak mengorbankan alam dan rakyat sesuai cita-cita adiluhur Presiden Joko Widodo. Merdeka!