BERBAGAI pihak merasa puas atas keberhasilan Presiden Jokowi memimpin bangsa Indonesia sejak 2014.
Maka berbagai pihak mendambakan masa kepresidenan Presiden Jokowi yang berdasar konstitusi seharusnya berakhir pada tahun 2024 untuk diperpanjang satu periode lagi sampai dengan 2029.
Dambaan tersebut bukan hanya berdasar alasan emosional belaka namun juga rasional seperti misalnya keberhasilan pembangunan infra struktur serta pemerataan kesejahteraan rakyat yang dianggap berhasil.
Memang di sana sini pembangunan infra struktur dilaksanakan secara melanggar hukum. HAM serta agenda pembangunan berkelanjutan maka merusak alam mau pun menyengsarakan rakyat miskin dan masyarakat adat.
Namun segenap dampak buruk itu bukan kesalahan presiden tetapi kesalahan pelaksana instruksi presiden.
Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia merosot sampai minus. Namun kemerosotan pertumbuhan ekonomi pada masa pagebluk Corona dapat dimaafkan karena 99 persen negara di planet bumi ini menderita kemerosotan pertumbuhan ekonomi kecuali konon Republik Rakyat China berdasar angka statistik ekonomi buatan pemerintah China sendiri.
Memang yang meningkat secara tak terbantahkan adalah hutang Indonesia namun Insya Allah dana yang berasal dari hutang tersebut adalah demi menolong rakyat Indonesia yang mengalami derita ekonomi akibat kehilangan sumber nafkah akibat pagebluk Corona. Meski ada dana bansos yang dikorupsi oleh Mensos sendiri.
Ada pula dambaan tiga periode agar Presiden Jokowi dapat menyelesaikan rencana pembangunan Ibukota Baru yang jelas secara ekonomi akan membuka lapangan kerja dalam jumlah cukup berarti bagi rakyat Indonesia.
Rencana ini juga memberi profit bagi para developer yang terlibat secara langsung mau pun tidak langung pada proses pembangunan Ibukota Baru.
Juga membuka kesempatan penanaman modal bagi para investor dari luar negeri terutama Republik Rakyat China yang sedang membangun infra struktur di segenap pelosok planet bumi melalui program gigantis OBOR mewujudkan Jalur Sutra masa lalu menjadi jalur beton masa kini.
Perpanjangan masa kepresidenan bukan peristiwa langka sebab sudah terbukti dilakukan terhadap Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
Meski masa kepresidenan Gus Dur malah diperpendek sebelum masa kepresidenan berakhir. Di luar negeri masa kepempimpinan Vladimir Putin belum kunjung berakhir semantara Xi Yinping telah disepakati untuk menjadi presiden seumur hidup sampai akhir hayat atau sampai saat dilengserkan oleh rakyat RRChina sendiri.
Apabila Xi Jinping dan Vladimir Putin boleh lalu kenapa Joko Widodo tidak boleh?
Selanjutnya sepenuhnya tergantung kepada kehendak rakyat. Demokrasi yang bertumpu pada mayoritas kehendak rakyat memungkinkan konstitusi lama diganti konstitusi baru yang lebih sesuai dengan kehendak rakyat. Selaras mazhab vox populi vox dei.
Makna demokrasi sejati adalah memenuhi kehendak mayoritas rakyat asal jangan ada yang tega merekayasa kemudian memaksakan kehendak menjadi seolah-olah kehendak rakyat.
Merekayasa kehendak rakyat berarti mengkhianati rakyat yang mengandung dampak kualitisme .
Maka sebagai seorang warga Indonesia yang sahabat Presiden Jokowi sejak beliau masih Walikota Solo, saya memohon bangsa Indonesia berkenan bersatu demi bersama berjuang jangan sampai mengulang lembaran hitam sejarah Revolusi Perancis yang berawal di Paris, Revolusi Rusia yang berawal di Moskow, syahwat kerakusan lebensraum Hitler yang berawal di Jerman, Revolusi Kebudayaan yang berawal di Beijing mau pun Tragedi G30S 1965 serta Tragedi Mei 1998 yang berawal di Jakarta.
Mohon jangan korbankan negara, bangsa dan rakyat mau pun Presiden Jokowi demi kepentingan segelintir kelompok belaka.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita 优游国际.com WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.