优游国际

KOMPAS.com - Darurat militer Korea Selatan (Korsel) berakhir setelah parlemen melakukan pemungutan suara untuk mencabut status ini pada Rabu (4/12/2024) pukul 04.30 waktu setempat.

Parlemen menyatakan penolakan setelah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam waktu setempat.

Pemberlakuan darurat militer tidak hanya membuat hubungan Yoon dengan parlemen memanas, tapi juga memicu aksi protes dari kelompok oposisi.

Nasib Yoon di kursi kepresidenan turut terancam setelah kelompok oposisi berencana untuk memakzulkannya.

Lantas, seperti apa situasi di Korsel ketika status darurat militer diberlakukan hingga dicabut?

Baca juga: KBRI Seoul Kabarkan Kondisi WNI di Korsel Usai Situasi Darurat Militer

Alasan Yoon Suk Yeol mengeluarkan status darurat militer

Yoon memberlakukan darurat militer bukan karena aktivitas militer maupun nuklir Korea Utara (Korut) yang secara langsung menyasar Korsel.

Dilansir dari kantor berita Associated Press, Rabu (4/12/2024), Yoon menetapkan darurat militer karena ia merasa ada pemberontakan dan menuduh kelompok oposisi mendukung Korut, negara berhaluan komunis.

Ia menilai, keputusan untuk memberlakukan darurat militer adalah cara untuk melindungi negara dari kekuatan komunis.

Pihak oposisi juga dituding berupaya melemahkan pemerintahan yang saat ini berkuasa.

Berdasarkan konstitusi Korsel, presiden memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekuatan militer demi menjaga ketertiban dalam masa perang atau masa darurat lain.

Hal itu mencakup penangguhan hak-hak sipil, seperti kebebasan pers, berkumpul, pembatasan sementara kekuasaan pengadilan, dan lembaga pemerintah.

Namun, tidak berarti presiden memiliki kekuasaan mutlak atas darurat militer.

Status tersebut dapat dicabut oleh parlemen setelah melakukan sidang dengan suara mayoritas.

Baca juga: Presiden Korsel Umumkan Martial Law atau Darurat Militer, Apa Itu?

Apa yang terjadi saat darurat militer diterapkan?

Status darurat militer Korea Selatan hanya berlangsung selama enam jam setelah dicabut oleh parlemen pada Rabu (4/12/2024) pagi.

Selama darurat militer diterapkan, Yoon menempatkan militer sebagai penanggung jawab pemerintahan.