优游国际

KOMPAS.com - Darurat militer Korea Selatan (Korsel) berakhir setelah parlemen melakukan pemungutan suara untuk mencabut status ini pada Rabu (4/12/2024) pukul 04.30 waktu setempat.

Parlemen menyatakan penolakan setelah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam waktu setempat.

Pemberlakuan darurat militer tidak hanya membuat hubungan Yoon dengan parlemen memanas, tapi juga memicu aksi protes dari kelompok oposisi.

Nasib Yoon di kursi kepresidenan turut terancam setelah kelompok oposisi berencana untuk memakzulkannya.

Lantas, seperti apa situasi di Korsel ketika status darurat militer diberlakukan hingga dicabut?

Baca juga: KBRI Seoul Kabarkan Kondisi WNI di Korsel Usai Situasi Darurat Militer

Alasan Yoon Suk Yeol mengeluarkan status darurat militer

Yoon memberlakukan darurat militer bukan karena aktivitas militer maupun nuklir Korea Utara (Korut) yang secara langsung menyasar Korsel.

Dilansir dari kantor berita Associated Press, Rabu (4/12/2024), Yoon menetapkan darurat militer karena ia merasa ada pemberontakan dan menuduh kelompok oposisi mendukung Korut, negara berhaluan komunis.

Ia menilai, keputusan untuk memberlakukan darurat militer adalah cara untuk melindungi negara dari kekuatan komunis.

Pihak oposisi juga dituding berupaya melemahkan pemerintahan yang saat ini berkuasa.

Berdasarkan konstitusi Korsel, presiden memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekuatan militer demi menjaga ketertiban dalam masa perang atau masa darurat lain.

Hal itu mencakup penangguhan hak-hak sipil, seperti kebebasan pers, berkumpul, pembatasan sementara kekuasaan pengadilan, dan lembaga pemerintah.

Namun, tidak berarti presiden memiliki kekuasaan mutlak atas darurat militer.

Status tersebut dapat dicabut oleh parlemen setelah melakukan sidang dengan suara mayoritas.

Baca juga: Presiden Korsel Umumkan Martial Law atau Darurat Militer, Apa Itu?

Apa yang terjadi saat darurat militer diterapkan?

Status darurat militer Korea Selatan hanya berlangsung selama enam jam setelah dicabut oleh parlemen pada Rabu (4/12/2024) pagi.

Selama darurat militer diterapkan, Yoon menempatkan militer sebagai penanggung jawab pemerintahan.

Hal tersebut dilakukan dengan mengerahkan pasukan berseragam lengkap dan polisi ke gedung parlemen yang disebut Majelis Nasional.

Dilansir dari BBC, Rabu (4/12/2024), helikopter juga terlihat mendarat di atap gedung Majelis Nasional dan militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas parlemen.

Militer Korsel turut melarang aktivitas kelompok politik dan menempatkan media di bawah kendali pemerintah.

Baca juga: Alasan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer, meski Ditolak Parlemen

Kenapa status darurat militer dicabut?

Keputusan Yoon menerapkan darurat militer seketika diprotes oleh politikus Korsel yang menilai, tindakan ini ilegal dan bertentangan dengan konstitusi negara.

Partai Kedaulatan Rakyat yang mengusung Yoon bahkan menyebut langkah sang presiden sebagai tindakan yang salah.

Lee Jae-myung selaku pemimpin oposisi Korsel dari partai Demokrat juga menyerukan kepada anggota parlemen untuk berkumpul di Gedung Majelis Nasional.

Anggota parlemen diajak untuk melakukan pemungutan suara untuk menolak pemberlakuan darurat militer.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan militer, Lee meminta rakyat Korsel untuk datang ke parlemen.

Baca juga: Seruan Pengunduran Diri Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Usai Kontroversi Darurat Militer

Ribuan orang menyambut seruan tersebut dengan mendatangi parlemen. Namun, mereka tertahan di luar gedung karena dijaga ketat oleh militer.

Anggota parlemen yang mengetahui Gedung Majelis Nasional dikepung militer berupaya masuk ke dalam dengan cara memanjat pagar.

Upaya anggota parlemen membuahkan hasil ketika dilakukan sidang pemungutan suara pada Rabu (4/12/2024) pukul 01.00 waktu setempat.

190 dari 300 anggota parlemen akhirnya memberikan suara mereka untuk menolak pemberlakuan darurat militer.

Keputusan tersebut membuat penerapan darurat militer oleh Yoon menjadi tidak sah.

Baca juga: Seorang Pria Korsel Menaikkan Berat Badan hingga Obesitas agar Terhindar dari Wamil

Apa yang terjadi setelah darurat militer dicabut?

Buntut pemberlakuan darurat militer yang dibatalkan parlemen, nasib Yoon di kursi kepresidenan goyah setelah pihak oposisi berencana untuk memakzulkannya.

Dilansir dari 优游国际.com, Rabu (4/12/2024), pemakzulan terhadap Yoon diajukan oleh enam partai di Korsel, salah satunya Partai Demokrat.

Usulan tersebut dimasukkan ke rancangan undang-undang (RUU) yang sudah diajukan ke parlemen pada Rabu (4/12/2024) pukul 14.40 waktu setempat.

RUU pemakzulan Yoon rencananya dilaporkan ke sidang paripurna parlemen pada Kamis (5/12/2024).

Parlemen akan menggelar pemungutan suara pada Jumat (6/12/2024) atau Sabtu (7/12/2024).

Baca juga: Hanya Berlangsung 6 Jam, Status Darurat Militer Korea Selatan Dicabut, Mengapa?