优游国际

Foto keadaan wanita tersebut telah tersebar secara luas secara online yang memancing ekspresi kesedihan dan kemarahan.

Tindakan keras militer terhadap akses informasi lewat pemadaman internet, dengan perusahaan teknologi diperintahkan untuk memutus komunikasi sesekali, telah menuai kecaman luas.

Selain itu, junta militer juga berencana memberlakukan tindakan yang lebih ketat, termasuk memberlakukan rancangan undang-undang keamanan siber yang akan memungkinkan militer untuk memerintahkan pemblokiran dan pelarangan situs web.

Baca juga: Militer Myanmar Bingung? Surati Rekan Sesama Pelaku Kudeta di Thailand Minta Bantuan Demokrasi

Sejumlah perusahaan media sosial seperti Facebook, Google, dan Twitter mengecam rancangan undang-undang tersebut pada Kamis.

Mereka menyebut rencana tersbeut sebagai "langkah mundur" ke masa lalu.

"Kami mendesak para pemimpin militer untuk mempertimbangkan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan dari undang-undang yang diusulkan ini terhadap rakyat dan ekonomi Myanmar," kata direktur pelaksana Asia Internet Coalition, Jeff Paine.

Baca juga: Joe Biden Putus Akses Keuangan Jenderal Myanmar ke AS sebagai Sanksi Kudeta Militer