优游国际

PALESTINA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riad Malki mengkritik Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden karena bergerak terlalu lambat untuk membalikkan semua kebijakan merugikan pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump terhadap Palestina.

Di samping itu, Malki menkritik Pemerintah AS yang tidak menggunakan hubungan khususnya untuk menekan Israel untuk meninggalkan penolakannya terhadap solusi dua negara dan negosiasi damai.

Menlu Palestina mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB ada harapan bahwa akhir pemerintahan Donald Trump dan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan cukup untuk membuka jalan bagi momentum baru bagi perdamaian.

Baca juga: Israel Gusur Satu Keluarga Palestina di Sheikh Jarrah dan Hancurkan Rumahnya

Tetapi, dia menilai, sementara pemerintahan Biden telah mencoba membalikkan beberapa kebijakan Trump yang melanggar hukum dan keliru, itu berjalan lambat, terutama pada komitmen AS untuk membuka kembali konsulat AS di Yerusalem.

Pembukan kembali konsultat AS ini dinilai akan dapat memulihkan misi diplomatik utama AS untuk Palestina di kota yang diperebutkan.

“Setelah Biden menjabat setahun yang lalu, orang-orang Palestina mengira AS dapat mencoba memindahkan posisi Israel ke arah kami,” kata Malki kepada wartawan, sebagaimana diberitakan Associated Press (AP), Kamis (20/1/2022).

Tetapi yang terjadi, kata dia, pihaknya melihat bahwa posisi Israel telah mampu menggerakkan posisi AS sedikit ke arah mereka.

Malki pun menganggap hal tersebut benar-benar sangat menyusahkan Pemerintah Palestina.

“AS belum memastikan pemerintah Israel saat ini meninggalkan kebijakan kolonialnya dan mengabaikan penolakannya terhadap solusi dua negara dan negosiasi damai,” kata Malki.

Baca juga: Pro-Kontra Postingan Solidaritas untuk Palestina Emma Watson

“Ini adalah sikap yang tidak dapat diterima yang tidak boleh ditoleransi atau dimaafkan dan harus dibalik,” seru dia.

Biden sebelumnya mendapat pujian ketika mulai menjabat Presiden AS dari para analis Timur Tengah saat dia menolak sikap pro-Israel pemerintahan Trump dan secara tentatif merangkul Palestina dengan memulihkan bantuan dan kontak diplomatik.

Namun pemerintahan Biden juga mempertahankan elemen kunci dari kebijakan Trump, termasuk beberapa yang melanggar posisi lama AS di Yerusalem dan legitimasi permukiman Israel yang menurut Palestina dan PBB adalah tindakan ilegal.

Malki mengatakan dirinya telah melakukan diskusi yang sangat terbuka dan jujur pada Rabu pagi dengan Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield.

Dia mengutarakan berbagai masalah yang sempat dibahas dalam pertemuan itu. Ini termasuk tentang hubungan AS-Palestina, proses perdamaian, harapan Palestina dari AS, dan apa yang AS coba lakukan dalam waktu dekat untuk melihat segala sesuatunya bergerak maju ke arah yang benar.

Malki mengatakan Palestina terlibat dengan pemerintah AS tentang kemungkinan cara untuk menghilangkan pembatasan yang diberlakukan oleh Kongres pada pembukaan kembali misi diplomatik Palestina di Washington.

Baca juga: Emma Watson Dukung Palestina, Israel Langsung Mencibir