优游国际

Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa asas yang diterapkan, salah satunya desentralisasi.

Desentralisasi ialah penyerahan wewenang dari lembaga-lembaga otonom di pusat kepada lembaga otonom di daerah.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip otonomi daerah.

Berikut ini prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah.

Prinsip otonomi seluas-luasnya

Seperti tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberi kewenangan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan di luar urusan yang ditetapkan dalam UU.

Otonomi yang nyata

Maksud dari otonomi yang nyata adalah otonomi diberikan untuk menangani urusan pemerintahan sesuai dengan tugas, wewenang, serta kewajiban yang ada.

Selain itu, memiliki potensi untuk hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan daerah.

Otonomi yang bertanggung jawab

Walaupun otonomi daerah dilakukan seluas-luasnya, harus tetap sesuai dengan tujuan dan sesuai wewenang yang diberikan.

Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjalin baik.

Otonomi yang mandiri

Pelaksanaan otonomi daerah harus fokus pada peningkatan kemandirian daerah otonomi.

Begitu juga di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita (lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus), kawasan pelabuhan, perumahan, dan sebagainya.

Prinsip-prinsip tersebut ada agar dapat membantu tercapainya tujuan otonomi daerah, yaitu:

1. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.
2. Mengurangi kesenjangan antardaerah.
3. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
4. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipatif.
6. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah.
7. Menciptakan akuntabilitas lokal sehingga lebih memperhatikan hak-hak masyarakatnya.
8. Mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan dihadapi oleh masyarakatnya.
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.