ÓÅÓιú¼Ê

Warganet Khawatir BPJS Kesehatan Tak Akan Lagi Tanggung Biaya Perawatan Buntut USAID Ditutup, Ini Kata DJSN

KOMPAS.com - Lembaga donor asal Amerika Serikat, USAID ditutup oleh Presiden baru Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dikutip dari BBC, ribuan pegawai USAID bakal diliburkan mulai Jumat (7/2/2024) ini, menyusul keputusan tersebut.

Trump menilai, USAID hanya membuang-buang uang dan perlu beradaptasi dengan prioritas kebijakan pemerintahan saat ini.

Keputusan penutupan itu bukan hanya berdampak bagi karyawan yang direkrut langsung oleh badan tersebut, melainkan  juga beberapa negara penerima bantuan USAID, termasuk Indonesia.

Warganet di media sosial X menyebut, Indonesia bakal kehilangan sumber dana untuk program layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) BPJS Kesehatan jika USAID ditutup.

Akibatnya, BPJS Kesehatan disebut tidak akan lagi menanggung biaya perawatan dan pengobatan pasiennya.

"Apa akibatnya? Obat-obatan subsidi USAID hilang, BPJS ga nanggung," tulis @jackw, Rabu (5/2/2025).

Lantas, benarkah BPJS Kesehatan tidak akan menanggung biaya layanan perawatan dan pengobatan imbas USAID ditutup?

Penjelasan DJSN soal USAID ditutup

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien membantah narasi yang menyatakan BPJS Kesehatan tidak akan menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi peserta setelah badan donor asal Negeri Paman Sam, USAID ditutup.

"Penutupan USAID tidak berdampak terhadap jumlah nominal penerimaan dari Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan," terang dia saat dikonfirmasi ÓÅÓιú¼Ê.com, Jumat (7/2/2025).

Muttaqien menjelaskan, salah satu prinsip program JKN adalah gotong royong.

Dengan kata lain, sumber utama penerimaan dana untuk BPJS Kesehatan berasal dari iuran peserta yang dibayarkan setiap bulan.

"Sumber utama penerimaannya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dari iuran peserta, termasuk PBI yang iurannya dibayarkan Pemerintah Pusat bersumber dari APBN dan PBPU Pemda yang bersumber dari APBD," ungkapnya.

Selain dari iuran peserta, sumber dana BPJS Kesehatan berasal dari investasi yang dikelola BPJS Kesehatan secara hati-hati.

Saat ditanya soal pembiayaan kepada fasilitas kesehatan, dia mengungkapkan, BPJS Kesehatan selama ini melakukannya dengan metode pembayaran kapitasi dan non-kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta Ina CBGs dan non-CBGS di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) melalui penerimaan iuran dan pengembangan dana investasi yang ada.

Dengan skema tersebut, pembiayaan program JKN dapat terus berlangsung dengan baik.

Indonesia siap cari pengganti USAID

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia bakal berusaha mencari negara-negara lain untuk menjadi donor pengganti menyusul keputusan Trump menutup USAID.

Salah satu nengara yang telah berkomitmen akan memberikan bantuan dana kepada Indonesia adalah Australia.

"Kemarin kan saya ke Australia, kita juga dapat komitmen men-secure 130 juta dolar Australia. Walaupun dolar Australia sama dollar US beda ya. Tapi setidaknya kan komitmen itu sudah kita dapat," kata Budi, dikutip dari Antara.

Dia menyebut, pihaknya tetap akan berusaha mencari sumber-sumber donor-donor lainnya.

Berdasarkan komunikasi resmi yang diterima Budi, bantuan dari USAID ditahan, bukan berarti dihentikan sama sekali.

Menkes Indonesia itu menyebut, selama ini USAID telah memberikan bantuan kepada Indonesia sekitar 100 juta dollar AS atau hampir Rp 1 triliun.

Namun, bantuan itu tidak langsung diberikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tetapi juga juga diberikan kepada pihak-pihak lainnya.

Budi tak menampik, jika bantuan USAID ditahan, hal itu akan berdampak bagi Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya tengah mengupayakan negara donor-donor lainnya sebagai pengganti.

Bagi Indonesia, USAID telah menyalurkan sekitar 153 juta dolar AS pada 2023. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai proyek, seperti antikorupsi, perubahan iklim, pendidikan, hingga kesehatan.

Salah satu proyek bantuan USAID yaitu bantuan dana senilai 882.750 dolar AS atau sekitar Rp 13,35 miliar kepada Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendanai kegiatan vaksinasi polio di Indonesia.

Sejak 2023, USAID juga telah memberikan bantuan dana lebih dari 3,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 48,4 miliar untuk mendukung penanganan wabah polio di Indonesia dan dua putaran imunisasi nasional.