优游国际

INDONESIA memiliki pengalaman panjang dalam mengimplementasikan diplomasi preventif untuk menurunkan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik di Laut China Selatan.

Oleh karena itu, Indonesia saat ini perlu menghidupkan kembali diplomasi preventifnya dengan mengandalkan pengalaman tersebut.

Diplomasi preventif Indonesia sangat diperlukan untuk menurunkan ketegangan antara negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan.

Hingga saat ini China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan masih terlibat dalam sengketa teritorial di Laut China Selatan.

Isu ini tidak hanya mengganggu hubungan bilateral antara negara-negara yang bersengketa, tetapi juga menyebabkan instabilitas keamanan di kawasan.

Pada Maret 2024, misalnya, China dan Filipina kembali bersitegang akibat blokade yang dilakukan oleh kapal patroli penjaga pantai China terhadap kapal pengangkut logistik Filipina.

Pada saat itu, kapal China memblokade dan kemudian menembakkan meriam air ke kapal Filipina karena kapal Filipina ini telah memasuki Ren’ai Jiao di Laut China Selatan.

Menurut klaim pemerintah China, Ren’ai Jiao adalah bagian dari wilayah teritorialnya. Oleh karena itu, China menilai masuknya kapal pengangkut logistik Filipina ke Ren’ai Jiao sebagai pelanggaran atas kedaulatan China.

Pemerintah Filipina mengecam klaim sepihak China tersebut. Bagi Filipina, blokade kapal China terhadap kapal Filipina tidak hanya ilegal, tetapi juga tidak bertanggungjawab.

Filipina juga mengklaim bahwa China telah melanggar kedaulatan Filipina dengan memblokade dan mengusir kapal logistik Filipina dari Ren’ai Jiao.

Filipina dan China telah berkali-kali bersitegang akibat sengketa di Laut China Selatan. Pada Oktober 2023, kapal penjaga pantai China bertabrakan dengan kapal penjaga pantai Filipina di Beting Ayungin atau Karang Second Thomas di Laut China Selatan.

Menurut klaim pemerintah China, tabrakan tersebut terjadi ketika kapalnya berupaya menghalangi kapal Filipina yang sedang mengirim pasokan logistik ke kapal Filipina di daerah sengketa. China mengklaim bahwa kapalnya bertindak sesuai dengan “hukum”.

Bagi China, hukum yang berlaku di Laut China Selatan adalah hukum yang berdasarkan “sembilan garis putus-putus” (Nine Dash Line).

“Sembilan garis putus-putus” adalah batas imajiner di Laut China Selatan yang pemerintah China gunakan untuk mengklaim wilayah kedaulatan mereka.

Berdasarkan batas imajiner ini, pemerintah China mengklaim bahwa warga negara mereka berhak beraktivitas di Laut China Selatan, termasuk mencari ikan.

China mengklaim Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayah teritorialnya karena sembilan garis putus-putus itu telah ada di petanya sejak 1947.

Berdasarkan garis-garis putus tersebut, China mengklaim sebagai pemilik atas beberapa pulau di Laut China Selatan yang sebelumnya dikuasai Jepang pada Perang Dunia Kedua.

Karena itu, China mengklaim memiliki “hak historis” atas wilayah teritorial di Laut China Selatan.

“Hak historis” tersebut tidak diakui oleh negara-negara yang bersengketa dengan China. Bagi mereka, sembilan garis putus-putus tersebut tidak berlaku karena tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tidak tertulis di dalam UNCLOS, Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Klaim sembilan garis putus-putus tersebut bahkan telah ditolak oleh Mahkamah Internasional pada 2016. Namun, penolakan tersebut diabaikan oleh China.