优游国际

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini di bawah pengawasan yang jauh lebih ketat dari pemerintah Arab Saudi.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

"Tahun ini ke Mekkahnya itu sudah sulit sekali, sudah sangat ketat, dan satu-satunya selain kartu nusuk yang bisa meloloskan jemaah itu syarikah," ujar Hilman.

Baca juga:

Menurut Hilman, saat ini hanya ada dua cara yang sah bagi jemaah untuk bisa masuk ke wilayah Mekkah, yaitu dengan menggunakan kartu nusuk, sebuah identifikasi resmi untuk pelaksanaan ibadah haji, dan melalui syarikah, yakni perusahaan lokal Arab Saudi yang berwenang melayani jemaah haji.

Ia menegaskan, sistem ini diberlakukan untuk memastikan bahwa seluruh jemaah yang memasuki Mekkah telah terdaftar secara resmi dan dikelola secara profesional.

Apa Perbedaan Aturan Tahun Ini Dibanding Tahun Lalu?

Hilman membandingkan kondisi tahun ini dengan tahun sebelumnya, di mana jemaah haji relatif masih mudah memasuki kota Mekkah, meski tetap menghadapi kendala untuk dapat masuk ke area Masjidil Haram. Kini, pengawasan lebih ketat dilakukan di seluruh akses masuk Mekkah.

"Kenapa kami sampai menahan-nahan keberangkatan beberapa orang? Agar betul terbawa oleh syarikahnya pada saat menembus Makkah," lanjutnya.

Baca juga:

Penahanan tersebut, menurut Hilman, semata-mata dilakukan agar jemaah tidak tersesat atau masuk secara ilegal, yang dapat menimbulkan teguran dari pihak Kerajaan Arab Saudi.

Tercatat saat ini terdapat delapan syarikah resmi yang menangani jemaah haji asal Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan gelombang pertama pemberangkatan, masih ditemukan adanya kloter yang terbagi dalam kelompok-kelompok syarikah berbeda.

Apa Tanggapan DPR Soal Sistem Syarikah?

Menanggapi sistem pengelompokan berdasarkan syarikah ini, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi.

Ia menilai, pengelompokan berdasarkan perusahaan penyelenggara seharusnya tidak menyebabkan perpisahan jemaah dari pasangan atau pendamping mereka.

"Supaya keinginan kita utuh di dalam satu kloter, itu nanti paling tidak yang akan kita lakukan koordinasi, ingatkan pemerintah," ujar Marwan.

Baca juga:

Ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik dengan para pihak syarikah untuk memastikan kenyamanan dan kekhusyukan jemaah selama di Tanah Suci.

"Kami ingin hari ini menyampaikan supaya jemaah di gelombang kedua, mereka bisa melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak syarikah," imbuhnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di 优游国际.com dengan judul ".