优游国际

KOMPAS.com - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) berencana menggelar  unjuk rasa besar-besaran pada hari ini, Selasa, 20 Mei 2025 bertajuk Aksi 205.

Aksi ini rencananya akan dilaksanakan serentak di sedikitnya 14 kota besar di Indonesia, termasuk di depan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta.

Unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi kesejahteraan dan keadilan dalam kemitraan antara pengemudi ojol dan aplikator.

Selain itu, aksi ini juga merupakan ungkapan kekecewaan akibat ketidakjelasan regulasi hukum dan tarif yang dinilai merugikan para driver.

Baca juga:

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut puluhan ribu driver ojol akan turut serta dalam demo ojol besok.

"Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25.000 massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta dan bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol," ungkap Igun kepada Tribunnews, Senin (19/5/2025).

Tuntutan Demo Driver Ojol 20 Mei 2025

Para driver ojol yang ikut dalam Aksi 205 membawa sejumlah tuntutan utama terkait kesejahteraan pengemudi, kejelasan regulasi, dan keadilan kemitraan dengan perusahaan aplikasi.

Setidaknya, ada lima tuntutan driver ojol untuk sejumlah pemangku kebijakan, antara lain:

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No. 12 tahun 2019, Kepmenhub KP No. 1001 tahun 2022.
2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator.
3. Potongan Aplikasi 10 persen
4. Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll)
5. Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator dan YLKI

Baca juga:

Gelar Demo, Driver Ojol akan Off Bid Massal 24 Jam

Asosiasi driver ojek online (ojol) Garda Indonesia menyatakan bakal mematikan, pemesanan alias off bid selama 24 jam pada Selasa (20/5/2025) sebagai bagian dari unjuk rasa bertajuk Aksi 205.

Igun mengatakan, off bid massal ojol yang tergabung dalam Garda Indonesia dilakukan 24 jam pada 20 Mei 2025 baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4).

Aksi Demo Ojol akan Digelar Damai, Tidak Ada Sweeping

Aksi yang diorganisir oleh Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) mengusung tema “Kebangkitan Transportasi Online Indonesia”.

Ketua Umum SePOI, Mahmud Fly, menegaskan bahwa aksi akan digelar secara damai dan tanpa unsur pemaksaan terhadap pengemudi lain.

“Kami tidak ada sweeping, tapi kami minta perhatiannya kepada teman-teman ojol agar tidak menyalakan aplikasi karena kami sedang perjuangkan hak teman-teman,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Senin (19/5/2025).

Ia menekankan bahwa unjuk rasa ini adalah bentuk ekspresi, bukan pemaksaan, dan berharap solidaritas antar-pengemudi dapat menjadi kekuatan moral dalam menuntut kebijakan yang lebih adil.

Kekecewaan Berlarut, Regulasi Dinilai Mandek Sejak 2022

SePOI menyoroti minimnya tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi yang telah disampaikan sejak tahun 2022.

Direktur Eksekutif Yayasan Forum Adil Sejahtera (YFAS), Felix Silitonga, menyebut aksi ini sebagai akumulasi dari kekecewaan panjang para pengemudi.

“Peraturan Menteri tahun 2022 itu yang terakhir, dan itu belum ditinjau lagi. Jadi sudah tiga tahun belum ada perubahan,” tegas Felix.

Lebih lanjut, aksi ini diprediksi menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di sektor transportasi online.

Tribunnews/Choirul Arifin Sejumlah driver ojek online menunggu orderan penumpang di shelter kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Mereka akan menggelar demo bertajuk Aksi 205 pada Selasa (20/5/2025).

Respons Pemerintah: Hormati Aksi, Buka Ruang Dialog

Menanggapi rencana unjuk rasa tersebut, Istana Kepresidenan RI menyatakan telah tanggapannya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah menghormati hak warga negara, termasuk pengemudi ojol, untuk menyampaikan pendapat melalui aksi damai.

“Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka,” kata Hasan di Kantor PCO, Gambir, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Meski demikian, Hasan mengimbau agar demonstrasi dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kemenhub, telah membuka ruang dialog dan media briefing untuk menanggapi aspirasi dari para pengemudi ojol.

“Dan dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini,” jelasnya.

Menurut Hasan, unjuk rasa semacam ini merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Yang terpenting, kata dia, adalah seluruh aspirasi tersebut didengar dan ditindaklanjuti dengan solusi terbaik bagi semua pihak.

“Supaya semuanya baik. Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul  dan .