优游国际

Jejak Panjang Perjudian di Indonesia, dari Sabung Ayam hingga Porkas

Sejarawan Belanda Johan Huizinga dalam bukunya Homo Ludens menyebut bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang suka bermain dan berpesta—termasuk berjudi.

Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, jejak perjudian bisa ditelusuri sejak masa kerajaan-kerajaan kuno. Aktivitas ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga bagian dari ritus adat, pajak, hingga alat politik.

"Di Indonesia, jejak aktivitas perjudian bisa ditelusuri sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, menjadi sarana hiburan, ritual adat, hingga alat untuk mempertaruhkan kekuasaan," tulis Topan Yuniarto dalam artikel berjudul Sejarah Perjudian di Indonesia: dari Masa Kuno hingga Era Digital di 优游国际.id, 8 Juli 2024.

Perjudian di Masa Jawa Kuno

Bukti praktik perjudian pada masa lalu dapat ditemukan dalam berbagai prasasti dan naskah kuno. Salah satu kajian penting datang dari skripsi Dzulfiqar Isham (Universitas Indonesia) yang bertajuk Perjudian pada Masa Jawa Kuno: Sumber Prasasti Abad ke-8 hingga ke-13.

Dalam kajian tersebut, perjudian diketahui telah marak sejak abad ke-9 di Jawa.

Terdapat jabatan resmi dalam kerajaan yang berhubungan dengan perjudian, seperti juru judi dan tuha judi sebagai koordinator dan penarik pajak, serta malandang, Ica, dan Taji yang berperan dalam mengelola sabung ayam.

Perjudian kala itu didominasi oleh adu hewan, terutama sabung ayam yang sangat populer.

Di Bali, praktik ini dikenal sebagai lagan sawung dan memiliki tiga fungsi: sebagai objek pajak, hadiah dari raja, dan bagian dari upacara keagamaan, sebagaimana dijelaskan oleh I Wayan Gede Saputra K.W dalam artikelnya mengenai sabung ayam di Bali Kuno abad IX–XII.

Era Kolonial: Perjudian Difasilitasi VOC

Ketika VOC berkuasa, perjudian tidak hanya dibiarkan, tetapi justru difasilitasi. Pada tahun 1620, VOC memberikan hak kepada warga Tionghoa untuk membuka dan mengelola rumah judi. Permainan kartu dan dadu mulai masuk melalui imigran China.

Pajak dari perjudian bahkan menjadi sumber pemasukan terbesar kedua bagi VOC, setelah pajak kepala.

Pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan lotere, bentuk perjudian dengan sistem undian. Namun, lotere kurang diminati karena nilai taruhannya tinggi.

Masyarakat kelas bawah lebih memilih berjudi lewat capjiki dan sikia, yang lebih terjangkau.

Era Ali Sadikin: Perjudian untuk Pembangunan Jakarta

Setelah Indonesia merdeka, perjudian sempat dilegalkan secara terbuka pada era Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, di akhir 1960-an.

Melalui Surat Keputusan Gubernur No.805/A/k/BKD/1967, Ali Sadikin meresmikan praktik perjudian di Ibu Kota.

Kebijakan ini menuai kontroversi. Namun, Ali Sadikin memiliki alasan kuat: anggaran pembangunan Jakarta hanya Rp66 juta saat itu.

Dari pajak perjudian, Pemprov DKI berhasil mengumpulkan Rp600 juta per tahun—jika dikonversi saat ini, setara sekitar Rp60 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk membangun gedung sekolah, jalan, dan fasilitas umum lainnya. “Gubernur Judi” adalah julukan yang melekat, namun hasil dari kebijakan itu nyata terlihat.

Porkas: Legalisasi Judi untuk Olahraga

Pemerintah Orde Baru juga melegalkan bentuk perjudian dengan nama Porkas (Pekan Olahraga Ketangkasan).

Sistemnya adalah undian berhadiah berbasis pertandingan sepak bola. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung kompetisi Galatama yang dikelola oleh PSSI.

Masyarakat membeli kupon Porkas, menebak hasil pertandingan 14 klub Galatama (menang-seri-kalah), lalu hasilnya diundi setiap pekan oleh PSSI dan KONI. Meski mengundang pro-kontra, Porkas cukup sukses dalam menggalang dana olahraga.

Namun, pada 1993, pemerintah menyetop seluruh bentuk perjudian dan undian berhadiah resmi. Meski begitu, praktik perjudian tak serta-merta hilang.

Perjudian Digital: Tak Terbendung di Era Modern

Di era digital, perjudian kembali muncul dengan wajah baru. Tak lagi kasat mata, tapi mudah diakses melalui layar ponsel dan komputer. Pada tahun 2000, Indonesia menjadi salah satu pasar perjudian terbesar di Asia.

Saat Piala Euro 2000, taruhan judi di Jakarta saja diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun.

Kini, perjudian online kian menjamur, dengan iklan-iklannya hadir di berbagai platform digital, bahkan menyusup ke dalam aplikasi dan situs populer. Pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan, namun tantangan di era digital semakin kompleks.

SUMBER: Intisari.grid.id