优游国际

Jadi Tersangka Korupsi, Bagaimana Nasib Pencalonan Rohidin Mersyah pada Pilkada Bengkulu?

Sebagai informasi, Rohidin saat ini berstatus sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Hal ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (23/11/2024).

Pada Pilkada Bengkulu 2024, Rohidin Mersyah yang berpasangan dengan Meriani akan menghadapi pasangan Helmi Hasan-Mian.

Lantas, bagaimana status pencalonan Rohidin Mersyah pada Pilkada 2024?

Rohidin masih bisa dipilih di Pilkada 2024

Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin mengatakan, calon gubernur Bengkulu nomor urut 2 ini masih dapat dipilih dalam Pilkada 2024, pada Rabu (27/11/2024).

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pilkada dan PKPU Nomor 17 Tahun 2024, selama Rohidin berstatus tersangka, ia masih dapat dipilih saat pemungutan suara.

Tak hanya itu, Rohidin juga berhak ditetapkan dan dilantik sebagai gubernur jika menang pilkada.

“Dasarnya merujuk pada Pasal 163 ayat 6, 7, dan 8 Undang-Undang Pilkada,” kata Afifuddin, dikutip dari Antara, Senin (25/11/2024).

Adapun, bunyi Pasal 163 ayat (6) UU Pilkada seperti berikut:

“Dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur”.

Kendati demikian, pasal tersebut tidak berlaku jika Rohidin sudah berstatus terpidana ketika dilantik menjadi gubernur.

Dalam Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), disebutkan bahwa calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana saat acara pelantikan, akan dilantik dan langsung diberhentikan saat itu juga.

Sementara itu, Pasal 16 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 mengatur teknis pemungutan suara apabila ada pasangan calon yang berstatus sebagai terpidana.

Berdasarkan ketentuan di PKPU tersebut, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota akan mengumumkan status terpidana calon kepala daerah tersebut ke KPPS melalui PPK dan PPS.

Pengumuman itu dapat disampaikan lewat papan pengumuman di TPS dan secara lisan dalam jangka waktu 29 hari.

“Ketentuan Pasal 16 tadi, ketika status hukum calon kepala daerah sudah terpidana, kalau belum, maka pasal ini tidak dipakai,” jelas dia.

Kronologi Rohidin ditetapkan sebagai tersangka

Diberitakan 优游国际.com, Senin, penetapan status tersangka Rohidin Mersyah berawal dari OTT yang dilakukan pada Sabtu (23/11/2024).

Selain Rohidin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Ajudan Gubernur Evriansyah (E) alias Anca.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penyidik memperoleh informasi mengenai dugaan penerimaan uang oleh Ajudan Gubernur Evriansyah dari Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri untuk Gubernur Rohidin Mersyah, Jumat (22/11/2024).

"Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut, KPK bergerak ke Bengkulu. Pada tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, tim mengamankan delapan orang," kata Alex.

Atas kasus tersebut, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP.