优游国际

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebisa mungkin tidak akan kena efisiensi anggaran.

"Beasiswa tidak kena efisiensi, kami kembalikan ke pagu semula," tegas Satryo dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).

KIP kuliah pagu awalnya Rp 14,698 triliun. Kemudian, saat efisiensi oleh Ditjen Anggaran dananya diefisiensi sebesar Rp 1,319 triliun atau turun sembilan persen.

"Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” katanya lagi.

Baca juga: Cara Cek Penerima Bansos PKH 2025, Bisa buat Daftar KIP Kuliah Tahun Ini

Ia mengatakan tak cuma KIP Kuliah yang Beberapa program yang tidak kena efisiensi anggaran di antaranya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta berbagai beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri.

"Semula anggaran kami berdasarkan Rp 56,6 triliun sebagian besar langsung disampaikan ke perguruan tinggi penerima maupun mahasiswa penerima beasiswa," kata dia.

7 Alasan KIP Kuliah tidak dilakukan efisiensi

Sementara, Kemendiktisaintek menjabarkan apa saja alasan KIP Kuliah tidak dilakukan efisiensi.

1. Penerima on-going terancam tak dapat beasiswa

Pertama, saat ini penerima KIP Kuliah sebanyak 663.821 dari 844.174 mahasiswa on going yang jika dilakukan efisiensi tidak dapat dibayarkan pada tahun 2025.

Baca juga: Penjelasan dan Cara Mengisi NJOP Meter KIP Kuliah 2025

2. Ratusan ribu mahasiswa bisa putus kuliah

Kedua, berdampak pada 663.821 Masyarakat Penerima KIP-K yang bisa terancam putus kuliah.

3. Tidak ada mahasiswa baru tahun 2025

Berpotensi tidak adanya Mahasiswa Baru Penerima KIP-K Tahun 2025 yang pada tanggal 4 Februari 2025 lalu telah dibuka pendaftarannya, dengan jumlah pendaftar sampai saat ini (7 Februari 2025 pukul 16.15 WIB) sebanyak 21.131 orang.

4. Ancaman gagal memutus rantai kemiskinan

Keempat, hal ini menunjukkan pemerintah gagal memutus rantai kemiskinan dengan ditiadakannya Penerimaan KIP Kuliah.