ÓÅÓιú¼Ê

PADA bulan Agustus tahun 1998 di Solo, pertama kali saya berjumpa seorang pengusaha mebel muda bernama Ir. Joko Widodo.

Beliau cukup sukses dalam ekspor mebel maka mau dan mampu mensponsori sebuah seminar membahas kondisi ekonomi Indonesia yang sedang prihatin dirundung pasca gempa moneter Asia plus huruhara Mei 1998.

Baca juga:

Pada saat itu saya belum sadar bahwa pengusaha mebel muda sukses ini akan menjadi presiden Indonesia.

Namun pada perjumpaan selanjutnya di mana sang pengusaha mebel sudah dipilih oleh rakyat untuk menjadi walikota Solo, saya mulai yakin bahwa beliau merupakan sosok yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjadi pemimpin Indonesia.

Keyakinan saya terutama berdasar cita-cita sederhana namun sangat adiluhur mas Jokowi yaitu menyejahterakan rakyat sesuai cita-cita utama bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur.

Maka sepenuhnya saya mendukung program utama Presiden Jokowi sejak tahun 2014 yaitu pembangunan infrastruktur atas kesadaran bahwa tujuan utama pembangunan adalah menyejahterakan rakyat agar bisa hidup di negeri gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja.

Derita rakyat

Sayang, tidak semua pelaksana pembangunan mampu dan/atau mau memahami bahwa yang pembangunan infrastruktur yang dikehendaki Presiden Jokowi adalah pembangunan yang seharusnya ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan alam dan rakyat.

Berulang kali dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi mengingatkan kita semua bahwa pada masa kanak-kanak di kota Solo, beliau telah secara langsung merasakan derita rakyat tergusur atas nama pembangunan.

Maka mustahil Presiden Jokowi ingin rakyat merasakan derita tergusur atas nama pembangunan seperti yang telah beliau rasakan sendiri di masa lalu tersebut.

Presiden Jokowi juga menegaskan hal tersebut kepada saya secara pribadi pada beberapa kesempatan jumpa empat mata.

Tidak perlu diragukan apalagi diperdebatkan lagi bahwa Presiden Jokowi menginginkan pembangunan infrastruktur sebagai program utama kepresidenan beliau untuk dilakukan tanpa mengorbankan alam dan rakyat seperti yang jelas hitam di atas putih tersurat di dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati para anggota PBB termasuk Indonesia sebagai pedoman pembangunan planet bumi pada abad XXI tanpa mengorbankan alam dan manusia.

Pada hakikatnya sukma Nawa Cipta selaras dan seirama-senada sukma pembangunan berkelanjutan mau pun Pancasila.