优游国际

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti mengatakan, saat ini rasio guru di Indonesia sudah mencukupi yakni 1:15.

Hal itu diungkapkan Prof. Mu'ti di acara diskusi kelompok terpumpun bertajuk Membangun Pendidikan Bermutu untuk Semua di Jakarta Barat, Selasa (19/11/2024).

"Rasio guru-murid di sudah cukup 1 banding 15 itu sudah sangat ideal sebenarnya," kata Prof. Mu'ti.

Namun faktanya, kata Prof. Mu'ti beberapa sekolah saat ini masih hanya memiliki sedikit guru. Bahkan, lanjut Prof. Mu'ti ada satu sekolah yang hanya punya satu guru.

Baca juga: KGSB: Perlu Pembentukan Paralegal dan Batasan Pendisiplinan untuk Cegah Kriminalisasi Guru

Oleh karena itu, Prof. Mu'ti menilai saat ini Indonesia masih dihadapkan dengan masalah pemerataan penempatan guru.

"Kita melihat realitas di lapangan ada sekolah-sekolah yang memang tidak ada gurunya satu sekolah hanya satu guru, sementara ada sekolah yang gurunya berlebih ini," ujarnya.

Selain masalah pemerataan jumlah guru, Prof. Mu'ti pemerintah juga mencatat masih kurangnya jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu seperti guru agama, olahraga dan guru kelas.

Semua masalah itu, kata Prof. Mu'ti, berkaitan dengan masalah belum meratanya distribusi guru.

"Kami juga mendapatkan banyak data di mana guru bidang sudi tertentu juga masih sangat kurang termasuk di dalamnya guru olahraga, kemudian guru agama, dan juga guru kelas tapi memang problemnya adalah pada distribusi," ungkapnya.

Prof. Mu'ti menjelaskan, masalah distribusi itu tidak bisa dilepaskan dari adanya otonomi daerah yang bertugas untuk mengatur distribusi guru.

Baca juga: Beasiswa bagi Guru ke Jepang 2023, Uang Saku Rp 16 Juta Per Bulan

Posisi guru, tambah Prof. Mu'ti juga sering kali dimanfaatkan secara politik untuk mendukung kepala daerah. Apabila tidak mendukung baru dipindahkan ke daerah terpencil.

"Sehingga guru seringkali menjadi jabatan politik guru-guru yang mendukung bupati, wali kota yang menang itu mungkin bisa langsung promosi kepala dinas," ucapnya.

"Kalau mendukung yang kalah langsung dipindahkan ke daerah yang tidak ada sinyal dan kami di kementerian tidak bisa berbuat apa-apa dalam konteks itu karena kemenangannya memang tidak ada pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," pungkas Prof. Mu'ti.