优游国际

KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan bantuan untuk guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer sebesar Rp 300.000 per bulan.

Program pemberian bantuan itu juga sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025) silam.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, nantinya program tersebut akan diberikan pada 310.000 guru honorer.

Lantas guru seperti apa yang akan mendapatkan bantuan tersebut?

Baca juga: Guru Belum D4-S1 Dapat Bantuan Rp 3 Juta Per Semester, Ini Kriteriannya

Kriteria guru bisa dapat bantuan Rp 300.000

Kriteria guru yang akan mendapatkan bantuan sudah diungkap oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti.

Menurut Suharti ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan Rp 300.000 per bulan dari pemerintah.

"Jadi pemerintah berencana memberikan bantuan kepada guru non-ASN yang belum bersertifikasi pendidik," kata Suharti pada wartawan beberapa waktu lalu.

Berikut kriteria guru yang bisa mendapatkan bantuan Rp 300.000 per bulan dari pemerintah berdasarkan paparan Suharti:

1. Kemendikdasmen mendata guru honorer dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

2. Kemendikdasmen juga melihat guru honorer yang diberikan bantuan memang belum tersertifikasi

3. Kemendikdasmen memeriksa data guru honorer melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

4. Kemendikdasmen juga telah mendata berapa orang guru yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid

Baca juga: Cara Dapat Bantuan Rp 3 Juta Per Semester untuk Guru, Ini Ketentuannya

5. Kemendikdasmen juga melihat data guru honorer dari Desil 1 sampai Desil 10 berapa orang yang belum mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos)

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan, bantuan ini akan diberikan setiap bulan kepada guru honorer.

Pemberian bantuan ini sebagai upaya pemerintah dalam mendorong kesejahteraan guru dan pendidikan berkualitas bagi siswa se-Indonesia.