优游国际

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jastra Putra, mengungkapkan adanya ancaman dari guru bimbingan konseling (BK) kepada siswa yang menolak mengikuti program barak militer, yakni tidak naik kelas.

Pernyataan ini disampaikan Jastra usai KPAI melakukan kunjungan ke barak militer di Purwakarta dan Lembang guna memantau pelaksanaan program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini hasil wawancara kami dengan anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang,” ujar Jastra dalam konferensi pers yang digelar melalui Zoom, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, Jastra juga menyoroti temuan bahwa tiga sekolah di Purwakarta bahkan tidak memiliki guru BK.

Hal ini memunculkan pertanyaan serius tentang siapa yang memberikan rekomendasi untuk memilih para pelajar agar mengikuti program tersebut.

“Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Tentunya ini harus dikaji lebih jauh agar kami bisa memberikan rekomendasi kepada psikolog profesional,” jelas Jastra.

Baca juga:

Jastra menambahkan, salah satu penyebab masalah perilaku anak adalah minimnya layanan bimbingan konseling di lingkungan keluarga dan sekolah.

“Hasil diskusi dengan dinas terkait menunjukkan bahwa kurangnya psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK membuat layanan konseling anak tidak berjalan maksimal,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah mengungkapkan kekhawatiran bahwa program barak militer berpotensi melanggar hak anak.

Hal ini disebabkan tidak adanya rekomendasi dari psikolog profesional sebelum anak-anak dikirim ke program tersebut.

“Kami berharap tidak terjadi pelanggaran hak anak, namun potensi tersebut ada karena hilangnya referensi asesmen yang jelas dari psikolog,” kata Ai.

Ai juga menyebutkan, sekitar 6,7 persen anak-anak yang mengikuti program barak militer tidak mengetahui alasan mereka dikirim ke sana.

“Ada persentase 6,7 persen anak yang mengaku tidak tahu kenapa mereka ada di sini. Ini menunjukkan perlunya implementasi yang optimal agar hak anak tidak dilanggar,” tuturnya.

Baca juga:

Menanggapi temuan ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempersilakan KPAI untuk melanjutkan proses pendidikan bagi anak-anak yang bermasalah, mengingat program barak militer akan berakhir pada 18 Juni mendatang.

“Anak-anak sudah keluar nanti tanggal 18 Juni. Silakan KPAI lanjutkan,” ujar Dedi melalui sambungan telepon, Jumat (16/5/2025).

Dedi berharap KPAI yang dianggap lebih paham tentang psikologi dan tumbuh kembang anak dapat membantu melanjutkan pendidikan mereka agar kembali ke jalur yang diharapkan.

“Kami berterima kasih dan merasa terbantu jika KPAI mau melanjutkan pendidikan anak-anak. Mereka mungkin lebih mengerti kondisi anak daripada pemerintah dan TNI di sini,” jelasnya.

Sebelumnya, KPAI menilai bahwa program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang mengirim pelajar ke barak militer berisiko melanggar hak anak.

Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menegaskan bahwa potensi pelanggaran muncul karena tidak ada rekomendasi dari psikolog profesional sebelum anak-anak dikirim.

“Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak, tapi potensi itu ada karena tidak ada asesmen psikolog yang jelas,” kata Ai saat konferensi pers.

Baca juga:

Wakil Ketua KPAI, Jastra Putra, menambahkan, pelajar yang dikirim ke barak militer bukan berdasarkan rekomendasi psikolog profesional, melainkan hanya dari guru BK.

“Program ini tidak berdasarkan asesmen psikolog profesional, tapi hanya rekomendasi guru BK,” kata Jastra.

Temuan lain menunjukkan ada tiga SMP negeri di Purwakarta yang tidak memiliki guru BK sama sekali. Oleh sebab itu, KPAI mempertanyakan dasar rekomendasi untuk memilih anak-anak yang dikirim ke barak militer.

“Itu menjadi pertanyaan kami, siapa yang memberikan rekomendasi ini? Kami harus lihat lebih jauh agar bisa merekomendasikan psikolog profesional,” pungkasnya.

Sumber: