优游国际

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta, pada Senin (19/5/2025).

Dalam kunjungannya, Dedi menyatakan bahwa kedatangannya bertujuan untuk berdiskusi tentang upaya pencegahan korupsi, terutama dalam hal efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah.

"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, dan jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami," ujar Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sindir KPAI soal Pendidikan Militer: Kalau Salah, Ayo Turun Didik Anak Bersama

Apa Bentuk Efisiensi yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat?

Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat berencana melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai Rp 5 triliun.

Dana hasil efisiensi itu akan dialihkan untuk program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu contohnya, lanjut Dedi, adalah efisiensi pada belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pendidikan.

"Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja Rp 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru," katanya.

Baca juga:

Contoh lainnya adalah efisiensi dari belanja perjalanan dinas yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Dedi menyebutkan bahwa anggaran infrastruktur jalan yang sebelumnya Rp 700 miliar kini direalokasikan menjadi Rp 2,4 triliun. Tak hanya itu, Dedi juga menyoroti masalah elektrifikasi di wilayah Jawa Barat.

"Ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah, (tapi) yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, maka ada realokasi hampir Rp 250 miliar untuk belanja penerangan listrik warga," tuturnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kritik Sikap DPRD Jabar, Sentil Legislator yang Mangkir Musrenbang

Apa Hasil Diskusi dengan KPK?

Dedi menuturkan bahwa dari pertemuan dengan KPK, ia memperoleh sejumlah strategi untuk menyinergikan berbagai kebijakan daerah.

Tujuannya adalah meningkatkan sumber daya manusia, kenyamanan layanan publik, serta kualitas kesehatan masyarakat.

"Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Gubernur Jawa Barat tersebut.

Baca juga:

Ia mengatakan bahwa KPK telah diminta untuk memastikan langkah efisiensi ini tidak melanggar aturan serta melakukan pengawasan selama pelaksanaannya.

"Beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya itu harus ada yang mengawasi," ujar Bahtiar.

Bahtiar menambahkan bahwa inisiatif efisiensi ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah yang perlu didukung karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini, betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di 优游国际.com dengan judul ".