优游国际

KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat menemukan keterlambatan pencairan dana sebesar Rp 1 miliar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (17/5/2025).

Sidak ini sekaligus memantau langsung distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah sekolah di wilayah tersebut.

Langkah ini diambil menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar usai menyantap MBG di Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

Baca juga:

Wakil Ketua KPAI Pusat, Jasra Putra, menyampaikan bahwa sidak dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tasikmalaya sebagai bagian dari pengawasan bersama.

"SPPG di Singaparna ini memang informasi dari petugasnya belum dibayar Rp 1 miliar. Jadi mereka sempat kebingungan operasional karena belum dibayar BGN (Badan Gizi Nasional)," ujar Jasra Putra di Tasikmalaya, Minggu.

Menurut Jasra, SPPG Singaparna selama ini melayani sekitar 3.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Namun, keterlambatan pencairan dana dari APBN membuat operasional dapur umum menjadi tidak stabil.

"Karena semua ditanggung dari APBN, tapi di Kecamatan Singaparna dapur SPPG belum ada transfer yang nilainya Rp 1 miliar," ujarnya.

Baca juga:

Apa Dampak dari Dana yang Belum Cair?

KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA KPAI Pusat saat sidak dan mengawasi bersama lembaga pemerintah lainnya ke SPPG Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (18/5/2025).

Keterlambatan pencairan dana ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas makanan dan kontinuitas pelayanan MBG.

KPAI mengingatkan bahwa mitra masyarakat yang mengelola dapur umum memiliki keterbatasan dalam hal logistik dan pembiayaan.

"Saya mengkhawatirkan namanya mitra masyarakat adanya keterbatasan, hingga khawatir juga dengan kualitas program, termasuk situasi ini dapat menghambat terkait layanan dapur SPPG," tambah Jasra.

Baca juga:

Selain Singaparna, SPPG di wilayah Rajapolah masih belum kembali beroperasi pasca-kejadian keracunan massal.

Hingga kini, pihak terkait masih menunggu hasil laboratorium sebagai bagian dari proses evaluasi keamanan makanan.

Sebagian artikel ini telah tayang di 优游国际.com dengan judul "".