优游国际

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti mengimbau para guru bisa tetap memegang teguh profesionalismenya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ia juga mengimbau para guru untuk tetap netral dari tidak menjadikan sekolah sebagai tempat untuk kampanye.

"Tanpa mengurangi hak mereka sebagai warga negara untuk menentukan dan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, kami menghimbau agar guru-guru tetap netral," kata Prof Mu'ti di Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2024).

Baca juga: Jumlah Guru di Indonesia Sudah Cukup, tetapi Penempatan Belum Merata

"Dan tidak menjadikan satuan pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan sebagai arena atau ajang kampanye calon-calon tertentu," lanjut dia.

Guru jangan golput

Prof. Mu'ti tidak masalah jika di luar sekolah para guru ingin berpartisipasi dalam kegiatan politik dan tetap menggunakan haknya di Pilkada.

"Jangan golput walaupun golput itu tidak melanggar undang-undang. Tetapi golput menurut saya sikap politik yang tidak banyak manfaatnya," ujarnya.

Baca juga: 3 Pesan Mendikdasmen Abdul Muti buat Semua Guru

Prof. Mu'ti mengatakan, guru sering kali diminta untuk mendukung kepala daerah dan dijanjikan bisa mendapatkan posisi sebagai kepala dinas.

Namun apabila tidak mendukung, akan dipindahkan ke daerah terpencil untuk mengajar.

"Guru seringkali menjadi jabatan politik guru-guru yang mendukung bupati, wali kota yang menang itu mungkin bisa langsung promosi kepala dinas," ungkapnya.

"Kalau mendukung yang kalah langsung dipindahkan ke daerah yang tidak ada sinyal," lanjut dia.

Baca juga: Menag Temui Mendikdasmen, Bahas Proses Percepatan Guru PPG

Terkait hal ini, Prof. Mu'ti mengaku Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan pemerataan guru ada di pemerintah daerah.

"Dan kami di kementerian tidak bisa berbuat apa-apa dalam konteks itu karena kemenangannya memang tidak ada pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ucap Prof. Mu'ti.