优游国际

ABUJA, KOMPAS.com – Nigeria masih memiliki kewajiban pembayaran sekitar 30 juta dollar AS (sekitar Rp 493 miliar) per tahun setelah melunasi utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF).

Pihak IMF mengatakan, biaya tambahan itu muncul karena perbedaan jumlah aset cadangan internasional yang digunakan IMF atau Special Drawing Rights (SDR) dengan yang dialokasikan oleh IMF.

Pembayaran ini akan terus dilakukan hingga posisi cadangan SDR Nigeria kembali seimbang.

Baca juga: Bayar Lunas Rp 55,9 Triliun, Nigeria Jadi Negara Bebas Utang IMF

Diketahui, sebelumnya, Perwakilan Residen IMF untuk Nigeria, Christian Ebeke, mengonfirmasi bahwa utang pokok Nigeria senilai 3,4 miliar dollar AS (sekitar Rp 55 triliun) sudah lunas per 30 April 2025.

Dana tersebut sebelumnya digunakan untuk merespons penurunan tajam harga minyak dan melemahnya aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19.

Namun, Nigeria tetap diwajibkan membayar biaya tambahan berbentuk SDR charges selama empat tahun ke depan atau sekitar Rp 1,9 triliun.

Utang negara masih menggunung

Meskipun pelunasan pinjaman IMF dianggap sebagai pencapaian oleh pemerintah Presiden Bola Ahmed Tinubu, para pengamat ekonomi menilai hal ini belum menunjukkan perbaikan signifikan terhadap kondisi utang nasional.

Menurut data dari Kantor Pengelola Utang (DMO), total utang publik Nigeria, yang merupakan gabungan utang dalam negeri dan luar negeri, telah mencapai lebih dari 144 triliun naira (sekitar Rp 1.468 triliun) per Desember 2024.

Angka ini diprediksi akan meningkat lagi seiring defisit anggaran 2025 yang mencapai 13 triliun naira (sekitar Rp 132 triliun).

Analis ekonomi memperingatkan bahwa dengan harga minyak mentah yang terus melemah, pemerintah kemungkinan akan kembali menambah utang untuk menutup kekurangan anggaran.

Saat ini, Nigeria masih memiliki pinjaman aktif dari berbagai lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan African Development Bank (AfDB).

Baca juga: IMF: Eskalasi Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Dampak Ekonomi Serius

Profesor Ndubisi Nwokoma, seorang ekonom senior, turut menilai bahwa pelunasan utang IMF tidak serta-merta mengubah gambaran besar perekonomian Nigeria.

Ia menekankan bahwa Nigeria masih terus berutang dan menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan fiskal jangka panjang.

"Situasi kita masih belum ideal. Meskipun pelunasan ini membantu dari sisi pembiayaan publik, terutama karena penghapusan subsidi BBM dan reformasi nilai tukar, kenyataannya utang luar negeri kita tetap tinggi dan ekonomi belum benar-benar pulih," ujarnya.

Sementara itu, Dr Oluseye Ajuwon dari African School of Economics di Abuja memberikan pandangan lebih positif.

Ia menyatakan bahwa tidak ada negara yang benar-benar bebas dari utang, termasuk negara maju.

Namun, ia tetap menekankan bahwa utang harus digunakan secara bertanggung jawab, yaitu untuk membiayai proyek yang bisa menghasilkan pendapatan guna membayar kembali pinjaman.

Dr Muda Yusuf, Direktur Eksekutif Centre for the Promotion of Private Enterprises (CPPE), menambahkan bahwa utang harus dimanfaatkan untuk proyek-proyek produktif, khususnya pembangunan infrastruktur, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Yusuf berharap reformasi pajak dan peningkatan efisiensi pendapatan negara bisa membantu mengurangi ketergantungan pada utang.

Baca juga: IMF Bakal Kucurkan Dana Rp 13,7 Triliun untuk Ukraina