KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P resmi mengusung Jenderal Purnawirawan TNI Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi pada Pilkada Jawa Tengah 2024.
Andika-Hendi bakal melawan kandidat yang diusung oleh beberapa partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.
Dikethui, Ahmad Luthfi-Taj Yasin sejauh ini telah didukung oleh beberapa partai, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pertarungan kedua kandidat tersebut menarik perhatian publik karena berasal dari TNI dan Polri.
Baca juga: Pilkada Jateng 2024, Dua Kandidat Sudah Diumumkan, Berasal dari TNI dan Polri
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati mengatakan, pertarungan dua jenderal di Pilkada Jateng 2024 dikhawatirkan dapat memengaruhi netralitas aparatur sipil negara (ASN), terutama TNI dan Polri.
Kekhawatiran itu sebagaimana sudah disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Indeks Kerawanan Pilkada 2024.
Disebutkan bahwa salah satu isu strategis Pilkada 2024 adalah netralitas ASN, terutama TNI dan Polri.
Menurutnya, indeks tersebut sangat relevan dengan Pilkada Jateng 2024, lantaran mempertemukan dua kandidat dari TNI dan Polri.
Baca juga: Pilkada 2024 Jadi Terbesar Sepanjang Sejarah, Anggaran Tembus Rp 41 Triliun
"Ini tentu perlu menjadi perhatian bersama, karena kita sebagai warga masyarakat juga tidak ingin adanya politisasi dari lembaga Polri dan TNI yang notabene adalah lembaga negara," kata Mada saat dihubungi 优游国际.com, Selasa (27/8/2024).
Ia menjelaskan, pertarungan kedua jenderal TNI dan Polri itu bakal berdampak hingga ke akar rumput.
Kondisi itu dikhawatirkan dapat memicu terjadinya politik praktis yang melibatkan lembaga negara TNI dan Polri, sehingga memecah kedua lembaga tersebut.
Mada menuturkan, hal tersebut berpeluang semakin buruk jika narasi kampanye kedua kandidat membenturkan TNI dan Polri.
"Sangat tidak etis dan tidak masuk akal jika mengorbankan lembaga negara dalam hal ini TNI dan Polri hanya untuk kepentingan politik elektoral pilkada," terangnya.
Baca juga: Profil Andika Perkasa, Mantan Panglima TNI yang Diusung PDI-P pada Pilkada Jateng 2024
Ia menjelaskan, ketidaknetralan ASN terutama TNI dan Polri dalam kontestasi Pilkada 2024 dapat berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia.
Dampak paling buruk dari pertarungan dua jenderal itu yang mungkin terjadi adalah kekerasan fisik yang melibatkan kedua lembaga negara.
"Netralitas TNI-Polri itu punya dampak ke terjadinya kekerasan fisik. Apalagi jika masing-masing pihak memaknai kontestasi Pilkada 2024 secara hitam dan putih," jelas dia.
Mada menduga, kekerasan itu nantinya tidak muncul secara gamblang atau saling berhadap-hadapan, tetapi justru melibatkan masyarakat yang mendukung masing-masing kandidat.
Baca juga: Daftar Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung PDI-P pada Pilkada 2024
Jika masyarakat terlibat, dampaknya dikhawatirkan bisa semakin rumit.
"Netralitas TNI-Polri itu satu hal, tapi dampaknya ke banyak hal. Misalnya, soal netralitas kepala desa, soal potensi terjadinya kekerasan fisik, potensi terjadinya intimidasi, dan banyak implikasi lainnya," ujarnya.
Untuk mencegah dampak buruk tersebut, dibutuhkan peran pihak ketiga yang berasal dari partai politik dan nonpartai, seperti organisasi masyarakat (ormas), masyarakat sipil hingga Bawaslu.
Ia juga menggarisbawahi, agar masyarakat sipil terus mengawal dan mendorong pertarungan kedua jenderal TNI-Polri itu ke persaingan yang lebih sehat, yaitu melalui ide atau gagasan.
Dengan begitu, konflik fisik bisa bertransformasi menjadi konflik yang bersifat "programatik" lewat visi dan misi masing-masing kandidat.
Baca juga: Polri Minta Ahmad Luthfi Mundur jika Maju Pilkada Jateng 2024, Kapan?
Mada mengatakan, pencalonan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen dan Andika-Hendi bisa dikatakan sebagai pertarungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Megawati Soekarnoputri.
"Ahmad Luthfi ini jagonya jokowi sejak lama," paparnya.
Mantan Kapolda Jateng itu merupakan orang lingkaran Jokowi sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Melihat dua pihak yang ada di belakang kedua calon tersebut, Mada berharap Prabowo sebagai presiden terpilih 2024 sekaligus Ketum Partai Gerindra bisa memainkan peran untuk meredam konflik yang mungkin terjadi.
"Berkaca dari demonstrasi besar kemarin, Pak Prabowo mulai menunjukkan bargaining-nya. Model ini bisa juga dipakai untuk mengelola terjadinya ledakan konflik di Jawa Tengah," kata dia.
"Nah, di situ perannya Prabowo dan Gerindra menjadi sangat penting sekali," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita 优游国际.com WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.