优游国际

KOMPAS.com – Pemerintah terus memacu persiapan peluncuran Sekolah Rakyat, lembaga pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Salah satu fokus utama adalah rekrutmen tenaga pendidik, yang akan dilakukan melalui skema yang menyerupai seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa proses rekrutmen akan dilakukan secara efisien dan cepat.

“Kami sudah memiliki sekitar 35 titik seleksi dengan kapasitas 3.500 peserta. Jika jadwal sudah ditetapkan, maksimal dalam enam hari proses seleksi dapat diselesaikan,” ujarnya, dikutip dari laman Kemensos, Minggu (18/5/2025).

Baca juga: Pemerintah Berencana Beri Beasiswa untuk Lulusan Sekolah Rakyat

Rumuskan berbagai skema rekrutmen

Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani mengatakan, pihaknya juga telah merumuskan berbagai skema rekrutmen untuk menjamin kualitas tenaga pendidik Sekolah Rakyat.

"Intinya adalah menyiapkan guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Hasilnya akan dilaporkan oleh Bapak Menteri ke Bapak Presiden," jelas Suryani.

Sekolah berasrama ini juga akan mengedepankan aspek perlindungan anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan bahwa keamanan dan kesejahteraan anak akan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem Sekolah Rakyat.

“Kami memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan. Semua yang terlibat di dalam asrama (Sekolah Rakyat) ini perlu dipersiapkan secara matang agar tidak ada bullying, tidak ada kekerasan dan semua hak anak bisa terpenuhi,” kata Arifatul.

Baca juga: Calon Siswa yang Daftar Sekolah Rakyat Sudah Mencapai 8.000 Orang

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima mandat langsung dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Dalam mandat tersebut, MenPAN-RB bertanggung jawab atas dua aspek utama, yaitu penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.

“Untuk kelembagaan Sekolah Rakyat, sudah disepakati akan menjadi bagian dari Kementerian Sosial. Tentang penyediaan guru, kami bersama Kemendikdasmen menyusun beberapa skema yang nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden,” jelas Rini.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Rampung Juni 2025

Ia mengatakan dengan skema-skema penyediaan guru yang tengah dalam tahap perencanaan dengan kemendikdasmen akan mempercepat pelaksanaan Sekolah Rakyat yang akan dimulai bulan Juli mendatang.

“Skema-skema ini akan mempercepat pelaksanaan Sekolah Rakyat, terutama untuk tahun ajaran 2025/2026 yang akan dimulai pada bulan Juli mendatang,” pungkas Rini.