优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Pemerintah bertekad akan mendaftarkan 90 persen tanah wakaf dalam lima tahun ke depan.

"Dengan adanya MoU ini, kami Kementerian ATR/BPN pun merasa sangat terbantu,” ujar Nusron dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (19/5/2025).

Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), tercatat ada 561.909 bidang tanah wakaf, namun baru 267.994 bidang yang telah terdaftar dengan total luas 25.874 hektar.

Artinya, baru sekitar 47,6 persen tanah wakaf yang tersertifikasi. Sementara itu, untuk tahun 2025, jumlah tanah wakaf yang sudah disertifikasi adalah sebanyak 2.411 bidang.

Sejak 1 Maret 2025, Kementerian ATR/BPN telah membuka loket khusus untuk melayani sertipikasi tanah wakaf, yayasan, dan organisasi masyarakat lainnya.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses administrasi yang selama ini dinilai memerlukan waktu cukup panjang.

Baca juga: 90 Persen Tanah Wakaf Ditargetkan Tersertifikasi dalam Lima Tahun

“Setiap tahun, kami mengeluarkan sekitar 7 juta sertifikat, termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Oleh karena itu, untuk tanah wakaf, kami membutuhkan percepatan agar prosesnya tidak mengalami antrean panjang,” jelas Menteri Nusron.

Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan DMI dalam pelaksanaan pendaftaran tanah serta pemberian asistensi untuk pencegahan dan penanganan masalah pertanahan atas aset yang dimiliki DMI.

Ketua Umum DMI Jusuf Kalla menegaskan, program sertipikasi tanah wakaf merupakan salah satu fokus utama DMI pada periode 2024–2025.

Menurutnya, sertifikasi adalah hal penting yang dapat menghindari potensi terjadinya konflik.

“Di masjid jarang terjadi konflik, namun di sekolah banyak terjadi sengketa antara keturunan pewakif. Kami tidak ingin hal ini terjadi di masjid-masjid,” tandas Jusuf.