优游国际

KOMPAS.com - Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara anggota Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)

Kedatangannya ke Thailand untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BIMSTEC kali ini menuai perhatian besar karena dianggap langka.

Baca juga: Gempa Myanmar Picu Kerusakan di Thailand, BMKG Pastikan Tak Berpengaruh di Indonesia

Setelah sempat diduga menghalangi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Myanmar setelah peristiwa gempa magnitudo 7,7 beberapa waktu lalu, pemimpin junta militer mendapatkan beberapa masukan.

Dilansir dari pada Sabtu (5/4/2025), Min Aung Hlaing mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan Perdana Menteri India Narendra Modi secara dua arah.

Pertemuan para pemimpin negara ini membahas upaya pemulihan pascagempa sebagai topik umum.

Bahas tindakan junta militer Myanmar pascagempa

Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri India menyerukan agar Myanmar menerapkan gencatan senjata secara permanen.

Sebelumnya, junta militer Myanmar telah mengumumkan gencatan senjata sementara sejak Rabu (2/4/2025) hingga Selasa (22/4/2025).

Mengingat Myanmar sudah mengalami perang saudara berkepanjangan, gencatan senjata permanen dianggap perlu sebagai upaya pemulihan negara.

Tak sampai sana saja, Perdana Menteri Modi juga mendorong Myanmar memulihkan proses demokrasi melalui pemilihan umum.

Sebelum diguncang gempa bumi, jutaan penduduk Myanmar telah menderita karena perang saudara yang meletus sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan pada 2021 lalu.

Kudeta yang dipimpin Min Aung Hlaing itu telah menghancurkan perekonomian nasional yang ditopang sektor agraris. Karenanya, 3,5 juta orang kehilangan tempat tinggal dan layanan kesehatan lumpuh.

Baca juga: Gempa Guncang Myanmar dan Thailand, Bagaimana Kabar WNI di Sana?

Akibat gempa bumi pada 28 Maret lalu, Pemerintah Myanmar melaporkan bahwa korban jiwa telah mencapai angka 3.145 orang. Selain itu, ada 4.500 orang terluka dan 200 masih hilang.

"Gempa bumi telah memperparah penderitaan, dengan musim hujan yang sudah dekat," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Guterres merujuk pada konflik internal Myanmar yang belum padam sejak 2021 lalu.

"Saya mengimbau segala upaya untuk mengubah momen tragis ini menjadi kesempatan bagi rakyat Myanmar," lanjutnya.