优游国际

Pemimpin Junta Militer Myanmar Dialog dengan PM Thailand dan India, Bahas Apa?

KOMPAS.com - Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara anggota Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)

Kedatangannya ke Thailand untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BIMSTEC kali ini menuai perhatian besar karena dianggap langka.

Setelah sempat diduga menghalangi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Myanmar setelah peristiwa gempa magnitudo 7,7 beberapa waktu lalu, pemimpin junta militer mendapatkan beberapa masukan.

Dilansir dari Reuters pada Sabtu (5/4/2025), Min Aung Hlaing mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan Perdana Menteri India Narendra Modi secara dua arah.

Pertemuan para pemimpin negara ini membahas upaya pemulihan pascagempa sebagai topik umum.

Bahas tindakan junta militer Myanmar pascagempa

Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri India menyerukan agar Myanmar menerapkan gencatan senjata secara permanen.

Sebelumnya, junta militer Myanmar telah mengumumkan gencatan senjata sementara sejak Rabu (2/4/2025) hingga Selasa (22/4/2025).

Mengingat Myanmar sudah mengalami perang saudara berkepanjangan, gencatan senjata permanen dianggap perlu sebagai upaya pemulihan negara.

Tak sampai sana saja, Perdana Menteri Modi juga mendorong Myanmar memulihkan proses demokrasi melalui pemilihan umum.

Sebelum diguncang gempa bumi, jutaan penduduk Myanmar telah menderita karena perang saudara yang meletus sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan pada 2021 lalu.

Kudeta yang dipimpin Min Aung Hlaing itu telah menghancurkan perekonomian nasional yang ditopang sektor agraris. Karenanya, 3,5 juta orang kehilangan tempat tinggal dan layanan kesehatan lumpuh.

Akibat gempa bumi pada 28 Maret lalu, Pemerintah Myanmar melaporkan bahwa korban jiwa telah mencapai angka 3.145 orang. Selain itu, ada 4.500 orang terluka dan 200 masih hilang.

"Gempa bumi telah memperparah penderitaan, dengan musim hujan yang sudah dekat," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Guterres merujuk pada konflik internal Myanmar yang belum padam sejak 2021 lalu.

"Saya mengimbau segala upaya untuk mengubah momen tragis ini menjadi kesempatan bagi rakyat Myanmar," lanjutnya.

Sehubungan dengan bantuan kemanusiaan, Kepala Bantuan PBB Tom Fletcher dijadwalkan tiba di Myanmar pada Jumat (4/4/2025). Kemudian kunjungan utusan Khusus PBB Julie Bishop untuk Myanmar akan menyusul.

Selain PBB, negara-negara tetangga Myanmar juga tergerak mengirimkan bantuan dan penyelamatan untuk membantu pemulihan pascagempa selama seminggu terakhir.

Negara-negara tersebut antara lain China, India, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Ada juga Amerika Serikat (AS) yang meningkatkan nilai bantuan kemanusiaan untuk Myanmar dari 2 juta USD menjadi 7 juta USD.

Kementerian Luar Negeri AS menjelaskan bahwa bantuan itu disalurkan guna mendukung masyarakat yang terkena dampak gempa.

Saat ini, Myanmar diperkirakan mengalami panas ekstrem dan hujan lebat.

Seingga kesehatan pengungsi menjadi fokus utama karena wabah penyakit rawan menjangkiti mereka selama cuaca ekstrem tersebut, salah satunya kolera.

Pengungsi di Myanmar kini hidup di tenda-tenda terbuka yang tersebar di Mandalay, Sagaing, dan ibu kota Naypyitaw.

Myanmar "buka pintu" untuk Thailand dan Malaysia

Setelah didorong gencatan senjata permanen, Min Aung Hlaing juga sempat berdialog dengan perdana menteri Thailand.

Pejabat Thailand mengungkapkan bahwa pembicaraan kedua pemimpin negara itu mencakup pencegahan bencana dan kejahatan trans-nasional.

Seperti diketahui, Thailand juga mengalami dampak dari gempa bumi di Myanmar.

Gedung pencakar langit di Bangkok runtuh dan belasan orang tewas karena bencana tersebut. 

Selain itu, Myanmar ternyata juga memutuskan "membuka pintu" untuk kunjungan menteri luar negeri Thailand dan Malaysia di negara tersebut.

Menteri luar negeri Thailand dan Malaysia dijadwalkan mengunjungi Myanmar pada Sabtu (5/4/2025).

Di sisi lain, perdana menteri Thailand Paetongtarn mendesak negara anggota BIMSTEC lainnya seperti Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, dan India untuk membuat perjanjian perdagangan bebas.

Kemudian, Paetongtarn juga mendesak kerja sama untuk menyelesaikan jalan raya penghubung Thailand, Myanmar, dan India.