优游国际

“Dengan demikian, mereka bisa menilai sendiri seperti apa pola pendidikan yang mereka kritik dan mereka mungkin bisa memberi masukan yang berharga untuk membuat program ini menjadi lebih efektif dan bisa dijadikan contoh secara nasional,” ungkapnya.

“Intinya, marilah kita berhenti dari sikap skeptis, sinis, dan curiga serta mulai bersikap kolaboratif demi anak-anak bangsa yang sudah tidak bisa lagi ditangani oleh sekolah dan orangtua mereka selama ini,” imbuhnya.

Baca juga: TK di Bekasi Adakan Wisuda Biaya Tinggi, Apa Kata Pengamat Pendidikan?

Bukan hukuman, tapi bentuk pengakuan

Senada, pengamat pendidikan Ina Liem juga mendukung program pengiriman siswa nakal ke barak militer.

Dia memandang bahwa kebijakan tersebut sebagai intervensi tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak yang selama ini tersisih dari sistem pendidikan konvensional.

“Banyak dari mereka yang dicap ‘nakal’ sebenarnya bukan bermasalah secara moral, melainkan kehilangan ruang untuk merasa berhasil, baik di sekolah maupun di rumah. Ini bukan soal disiplin semata, tapi soal memberi mereka ‘sense of achievement’,” ujar Ina kepada 优游国际.com, Rabu.

Menurut dia, pendidikan reguler sering gagal dalam membangun hal tersebut, terlebih adanya kebijakan “teaching to the test” yang akan dikembalikan oleh Kemendikdasmen saat ini.

Baca juga: Pengamat Sebut Efisiensi Anggaran Bisa Turunkan Kualitas Pendidikan Indonesia, Kenapa?

Kebijakan tersebut yakni di mana keberhasilan siswa diukur semata-mata dari skor, bukan dari kompetensi nyata atau integritas personal.

“Hanya anak-anak yang berprestasi dalam tes yang mendapat 'bintang',” tutur Ina.

Meski begitu, ucapnya, narasi kebijakan barak militer ini juga perlu diperbaiki. Penekanannya bahwa pengiriman siswa itu bukan sebagai hukuman, melainkan bentuk pengakuan dan harapan.

Selain itu, perlu dipastikan bahwa pendekatan ini tetap menjunjung hak-hak anak dan tidak menjadi ruang kekerasan.

“Namun sebagai strategi kebijakan pendidikan untuk mengembalikan nilai-nilai kebangsaan yang mulai luntur, inisiatif ini layak dipertimbangkan secara serius,” kata Ina.

“Mengingat laporan dari UIN Syarif Hidayatullah yang mengungkap data lebih dari 50 persen guru memiliki opini intoleran. Alangkah baiknya para guru juga perlu diintervensi dengan pendekatan serupa,” sambungnya.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Pendidikan Disebut Bisa Picu UKT Naik, Begini Kata Pengamat